Jokowi Ogah Direcoki soal Kabinet

PRESIDEN Joko Widodo ogah direcoki soal penyusunan kabinet. Ia mengingatkan semua pihak, penyusunan menteri menjadi hak prerogatif presiden dan tak boleh diganggu gugat.

“Jadi enggak usah ikut campur!” tegas Jokowi dalam Peresmian Pembukaan Konferensi Hukum Tata Negara ke-6 Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Namun, Jokowi mengaku tetap terbuka menerima masukan nama-nama yang dianggap kompeten menjadi calon pembantunya. Pengajuan­ nama bisa diajukan resmi maupun personal.

“Bisik-bisik boleh, usul boleh, tapi itu hak prerogatif presiden,” ujarnya.

Jokowi meminta semua pihak bersabar. Ia mengungkapkan terus-terusan diberondong pertanyaan siapa saja yang mengisi kursi menteri. “Setiap hari sekarang ini menuju ke 20 Oktober (pelantikan presiden dan wakil presiden) ada saja yang menanyakan ke saya. Siapa sih menterinya? Yang pasti sabar, tunggu waktunya,” ucap dia.

Sebelumnya, Jokowi memberi bocoran siapa saja yang akan menjadi pembatunya. Ia menyebut 55% menteri diisi kalangan profesional, sedangkan sisanya dijaring dari kader partai politik. Walaupun menegaskan penyu­sunan kabinet telah rampung, Jokowi tak menyebut jadwal pasti pengumuman­ menteri di kabinet mendatang.

Jokowi juga berencana merom­bak­ beberapa kementerian. Selain itu, Jokowi akan membentuk beberapa lembaga baru pada pemerintahan 2019-2024.

Butuh inovasi hukum

Pada kesempatan itu, Jokowi menyebutkan, pemerintah berharap adanya solusi terkait dengan persoalan hukum yang kerap menjadi kendala negara untuk berinovasi. Menurutnya, perubahan zaman dan kemajuan teknologi menuntut negara untuk berinovasi untuk mengambil sebuah kebijakan.

“Contoh, di Osaka saat G-20 membahas mengenai hukum pajak digital. Perubahan itu harus direspons bersama, harus direspons hukum tata negara, kita harus fleksibel, harus ada terobosan,” ujarnya.

Jokowi menjelaskan, aturan yang dibuat terkadang menjadi hambatan negara untuk berinovasi karena banyaknya aturan yang tumpang-tindih. Untuk itu, Presiden meminta para peserta konferensi mengkaji respons hukum tata negara dan administrasi negara atas perubahan dunia yang cepat.

“Yang buat undang-undang kita, tapi kita sendiri yang terhalang undang-undang. Ini yang harus dipikirkan bersama. Mau berinovasi, ruwet sekali. Akhirnya inovasi enggak tercapai,” jelasnya

Ketua Panitia KNHTN ke-6 Bivitri Susanti mengatakan, konferensi itu akan menyampaikan rumusan rekomendasi yang diharapkan berkontribusi bagi proses penentuan kabinet mendatang.

“Kami memahami dalam membicarakan kabinet, yang terpenting bukanlah membicarakan siapa, melainkan yang lebih penting ialah apa dan bagaimana. Bagaimana desain kabinet yang sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia dapat bekerja secara efektif untuk kepentingan warga negara,” kata Bivitri. (Medcom/Ant/P-4)