Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
PENGAMAT politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Adi Prayitno, menegaskan bahwa partai politik harus berhenti melakukan manuver dan membuat kegaduhan politik terkait dengan jatah menteri di kabinet nanti. Dia mengingatkan pembentukan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
“Hakikat politik itu mengejar kekuasaan sebanyak-banyaknya. Cuma ada baiknya kalau permintaan jatah menteri itu tidak perlu diumbar ke publik,” kata Adi saat dihubungi, kemarin.
Soal jatah menteri yang akan membantu Jokowi di pemerintahannya periode kedua, 2019-2024, menjadi sorotan karena beberapa partai politik merasa berhak mendapatkan kursi banyak. Meski Jokowi telah merampungkan susunan kabinet, dikhawatirkan masih ada parpol yang bermanuver untuk mengubah putusan itu.
Menurut Adi, parpol harusnya mengumbar politik kenegarawanan dan politik tanpa syarat. Hal itu akan berimplikasi baik pada parpol tersebut.
Lagipula, imbuh Adi, posisi menteri sepenuhnya hak presiden sehingga tak perlu ada kegaduhan hanya demi meminta jatah di kabinet. “Jatah menteri itu, ya hak prerogatif presiden, jadi harusnya jangan dibebani. Presiden tidak perlu direpotkan soal urusan menteri,” tandasnya.
Parpol pendukung seharusnya juga tidak perlu saling ngotot perihal jatah menteri kendati itu sudah menjadi tradisi ketika calon yang mereka usung menang. Berapa pun jumlah yang diberikan oleh presiden, partai harus menerima dengan penuh tanggung jawab. “Toh, Presiden sudah tahu partai mana yang dikasih banyak mana yang sedikit. Jokowi di periode ini pasti dan harus lebih independen dan otonom dalam menentukan siapa para pembantunya.’’
Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengaku tidak tahu-menahu soal pembentukan kabinet oleh Jokowi. “Saya tidak tahu, itu kan hak prerogatif presiden, saya tidak tahu,” tuturnya.
Sekjen PKB Abdul Kadir Karding juga mengatakan belum mendapat informasi perihal pembentukan kabinet. Yang pasti, masalah itu merupakan hak prerogatif presiden dan PKB akan menghormatinya. (Mir/X-8)
Selain Tom Lembong, masih ada beberapa mantan menteri era Jokowi yang terjerat kasus korupsi. Berikut beberapa mantan menteri tersebut.
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Jokowi.
“Setahu saya ada. Kan Pak Prabowo sudah ngomong kalau nama-nama dari kabinet Pak Jokowi yang bagus-bagus akan juga dipakai untuk membantu beliau."
MENTERI Sosial Tri Rismaharini bungkam saat ditanya rencana mundur dari kabinet Presiden Jokowi. Ia hanya tersenyum dan melambaikan tangan ke awak media, Selasa (3/9).
PDIP berharap reshuffle kabinet di akhir masa jabatan ditujukan untuk meningkatkan kinerja. Pasalnya, persoalan perekonomian rakyat mendesak untuk diselesaikan.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved