Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
PARTAI NasDem mendukung sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait hak prerogratifnya menyusun kabinet periode kedua pemerintahannya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Johnny G Plate menjelaskan NasDem sejak awal menyerahkan penentuan kabinet kepada presiden.
"Sikap awal NasaDem kalau soal kabinet itu memang hak prerogratif presiden," tutur Johnny di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (3/9).
Johnny melanjutkan, NasDem tidak akan ikut campur dalam menentukan nama-nama calon menteri yang nantinya akan dipilih oleh Jokowi. Penyusunan kabinet sepenuhnya merupakan domain dari presiden.
"Itu silakan Pak Jokowi, struktur kabinet, nomenklatur kabinet, itu domain presiden terpilih," ungkapnya.
Baca juga: Jokowi Ogah Direcoki soal Kabinet
Sebelumnya Jokowi mengungkapkan dirinya ogah direcoki soal penyusunan kabinet. Ia mengingatkan semua pihak, penyusunan menteri menjadi hak prerogatif presiden dan tak boleh diganggu gugat.
Johnny menilai, pernyataan Jokowi itu bukan sebagai bentuk peringatan untuk partai politik. Ia melinat sikap Jokowi lebih karena pernyataan yang disampaikan untuk masyarakat. Semua partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) sudah memamahmi aturan main penyusunan kabinet. Penyusunan kabinet sepenuhnya diserahkan kepada Presiden Jokowi.
"Jadi enggak ada tanya lagi berapa jumlah kabinet, dari partai apa saja, siapa orangnya, tanyakan pada Pak Jokowi, dia yang akan memutuskan," ungkapnya. (A-4)
Selain Tom Lembong, masih ada beberapa mantan menteri era Jokowi yang terjerat kasus korupsi. Berikut beberapa mantan menteri tersebut.
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Jokowi.
“Setahu saya ada. Kan Pak Prabowo sudah ngomong kalau nama-nama dari kabinet Pak Jokowi yang bagus-bagus akan juga dipakai untuk membantu beliau."
MENTERI Sosial Tri Rismaharini bungkam saat ditanya rencana mundur dari kabinet Presiden Jokowi. Ia hanya tersenyum dan melambaikan tangan ke awak media, Selasa (3/9).
PDIP berharap reshuffle kabinet di akhir masa jabatan ditujukan untuk meningkatkan kinerja. Pasalnya, persoalan perekonomian rakyat mendesak untuk diselesaikan.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved