Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
Parpol seharusnya mengumbar politik kenegarawanan, bukan semata berebut kekuasaan
Sususan kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin belum sampai pada nama-nama orang yang akan menempati pos kementerian tersebut.
Presiden Joko Widodo harus berhati-hati untuk menempatkan calon-calon menterinya di pos kementerian yang unsur eksekutif dan yudikatifnya tidak bisa dicampuradukkan.
Pengumuman kabinet yang terlalu dini berpotensi menimbulkan tekanan politik dari partai politik (parpol) atau pihak lain yang berusaha mengincar posisi tersebut.
Pertemuan para sekjen KIK menandakan solidnya koalisi partai-partai pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.
Hasto melanjutkan, seluruh parpol anggota Koalisi Indonesia Kerja (KIK) memberikan dukungan penuh kepada Jokowi dalam membentuk struktur kabinet pemerintah periode kedua.
Sekjen Gerindra Muzani mengatakan jika persoalan mengenai pangan, air, dan energi menjadi agenda penting bagi Jokowi, maka Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto siap menyodorkan nama.
Aspataki menilai selama kepemimpinannya, Menteri Hanif Dhakiri memiliki banyak muncul ide-ide kreatif yang mendorong skil pekerja usia milenial.
Golkar mendukung apapun keputusan Presiden Jokowi terkait pembagian menteri profesional dan parpol
Namun, dengan hanya 45% unsur parpol dan 55% profesional, Jokowi memiliki tantangan membagi adil kursi kepada sepuluh partai pengusungnya.
Partai NasDem menghormati apa pun keputusan Jokowi dalam memilih pembantunya di kabinet periode 2019-2024.
Moeldoko menyebutkan prioritas pembangunan SDM pada periode kedua kepemimpinannya juga akan mendorong perubahan nomenklatur kementerian.
"Profesional bukan antiparpol, tetapi dicari orang-orang yang partai yang profesional, integritas, dan patriot. Yang paling penting petarung juga."
Menurut Ketua DPR tidak ada yang salah dengan rencana Jokowi mengumumkan nama menteri kendati dirinya belum dilantik sebagai presiden Indonesia periode 2019-2024.
Johnny meyakini Jokowi telah mempertimbangan nama-nama menteri yang akan membantunya.
Pengamat Politik LIPI, Syamsudin Haris, menyebutkan komposisi ini meski belum sepenuhnya ideal tetapi dianggap cukup menjanjikan.
Pasal 16 UU Kementerian Negara jelas mengatur bahwa pembentukan Kementerian paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Presiden mengucapkan sumpah.
Kabinet 2019-2024 diisi 55% profesional. Ada perubahan nomenklatur, penggabungan, juga kementerian baru.
Belakangan kabar bergabungnya kubu 02 di kabinet berembus kencang, tetapi Presiden Jokowi memastikan hal itu tidak terjadi
"Belum (diberitahukan). Mungkin saya barangkali terakhir," kata Surya Paloh
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved