Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PARTAI Golkar mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang tak mengakomodasi kubu 02 (Prabowo Subianto-Sandiaga Uno) di Kabinet Kerja jilid II periode 2019-2024.
"Keputusan Presiden Jokowi tanpa mengakomodasi parpol eks 02 dalam kabinet tentu patut kami dukung dan apresiasi. Kami sangat solid dalam mengamankan apa yang menjadi keputusan tersebut," kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Sadzily, Rabu (14/08).
Tokoh muda partai beringin ini saat dihubungi tengah berada di Tanah Suci selaku Wakil Ketua Komisi VIII DPR yang menjalankan fungsi pengawasan terkait penyelenggaraan ibadah haji 2019.
Menurut Ace, dukungan parpol koalisi yang selama ini mennyokong pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019, sudah sangat kuat karena menguasai 63% kursi di parlemen.
"Soliditas koalisi telah terbukti mampu menjelaskan ke publik dalam kampanye Pilpres tentang visi & misi 5 tahun ke depan," jelasnya.
Baca juga: Kabinet Baru Jokowi Bakal Yahud
Di sisi lain, Ace menegaskan bahwa penyusunan komposisi kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden terpilih.
"Beliau pasti mengetahui kebutuhan bangsa ini terkait figur yang tepat untuk membantu beliau dalam merealisasikan janji-janji politiknya," pungkasnya.
Kekuatan parpol koalisi pendukung Jokowi-Amin memang signifikan di parlemen yang berasal dari PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKB, Partai NasDem, dan PPP.
Sebelumnya, dalam pertemuan dengan Forum Pemimpin Redaksi di Istana Merdeka, Rabu siang (14/8), mantan Gubernur DKI itu memastikan bahwa kabinetnya telah terbentuk dan tanpa mengakomodasi kubu 02. "Jumlah 62% di parlemen sudah cukup. Waktu saya di Gubernur Jakarta, cuma 18% di DPRD, ya enggak apa-apa," tandasnya. (OL-8)
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Provinsi Babel. Fendi Haryono mengatakan untuk dua pilkada ulang di Pangkalpinang dan Bangka. DPP sudah mengeluarkan rekomendasi.
KETUA Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji menanggapi soal keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengambil alih sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Politikus Golkar menyebut perizinan tambang tersebut sudah diterbitkan jauh sebelum Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjabat.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Golkar merespons hasil survei yang menunjukkan bahwa basis pemilih Golkar menjadi yang paling banyak mempercayai ijazah Jokowi palsu.
LEMBAGA Indikator Politik Indonesia mengukur tingkat kepercayaan publik dan partai politik terhadap penanganan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
Selain Tom Lembong, masih ada beberapa mantan menteri era Jokowi yang terjerat kasus korupsi. Berikut beberapa mantan menteri tersebut.
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Jokowi.
“Setahu saya ada. Kan Pak Prabowo sudah ngomong kalau nama-nama dari kabinet Pak Jokowi yang bagus-bagus akan juga dipakai untuk membantu beliau."
MENTERI Sosial Tri Rismaharini bungkam saat ditanya rencana mundur dari kabinet Presiden Jokowi. Ia hanya tersenyum dan melambaikan tangan ke awak media, Selasa (3/9).
PDIP berharap reshuffle kabinet di akhir masa jabatan ditujukan untuk meningkatkan kinerja. Pasalnya, persoalan perekonomian rakyat mendesak untuk diselesaikan.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved