Tak Ada Urgensi Umumkan Kabinet Sebelum Pelantikan

DIREKTUR  Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai tidak ada urgensi susunan kabinet menteri diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) jauh sebelum pelantikan Oktober mendatang.

"Tidak ada urgensinya untuk mengumumkan jauh-jauh hari sebelum pengumuman," ujar Dedi saat dihubungi Media Indonesia pada Sabtu (17/8).

Menurut Dedi, pengumuman kabinet yang terlalu dini berpotensi menimbulkan tekanan politik dari partai politik (parpol) atau pihak lain yang berusaha mengincar posisi tersebut.

Lantas, hal tersebut dinilainya akan menjadi indikator keabsolutan keputusan Jokowi, apakah nantinya akan ada perubahan nama pada saat pelantikan.

"Nanti ada tekanan-tekanan entah itu dari publik, dari parpol, dan sebagainya kemudian terjadi perubahan. Maka dampak buruknya juga bagi presiden, kenapa? Karena presiden dianggap tidak konsisten, dianggap tunduk pada kepentingan-kepentingan parpol, dan juga kepentingan opini yang lainnya," tandas Dedi.

Baca juga : Parpol KIK Tegaskan Solid Dukung Jokowi-Amin

Sehingga Dedi melihat akan ada dampak politis pula yang ditimbulkan oleh pengumuman kabinet yang terlalu dini oleh Jokowi, misalnya gejolak dari parpol koalisi seandainya ada kepentingan-kepentingannya yang tidak terakomodir.

"Mereka bisa saja menarik diri kemudian ini akan mempengaruhi kekuatan Pak Jokowi di parlemen," imbuhnya.

Adapun terkait penurunan kinerja menteri yang menjabat saat ini akibat pengumuman dini kabinet Jokowi sehingga berpotensi adanya reshuffle menteri sebelum pergantian kabinet baru, Dedi melihatnya sebagai bentuk pengambilan keputusan yang tidak efisien dan lagi-lagi berpotensi menimbulkan gejolak politik.

"Menurut saya ini tidak efisien, bahkan bisa menimbulkan gejolak di publik. Publik akan menilai Pak Jokowi tidak konsisten dan mengisi posisi kementerian berdasarkan kepentingan. Seharusnya biarkan saja sampai selesai, dan para menteri yang sudah tidak akan berlanjut lagi secara otomatis atau sistem juga akan menyelesaikan pekerjaannya," ungkap Dedi.

Meskipun demikian, Pengamat Politik Universitas Telkom tersebut menilai pengumuman dini kabinet Jokowi periode kedua dapat pula menjadi kesempatan bagi para partai politik guna menentukan posisinya di lima tahun ke depan, apakah tetap dalam koalisi atau oposisi.

Selain itu, tutur Dedi, hal tersebut juga berdampak pada meningkatnya kepercayaan publik kepada Jokowi karena berhasil menyusun kabinetnya sebelum pelantikan Oktober mendatang. (OL-7)