Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
LANGKAH Presiden terpilih Joko Widodo membentuk kabinet dengan komposisi 55% menteri dari kalangan profesional dan 45% dari partai politik dinilai tepat dan menjanjikan.
Pengamat politik LIPI Syamsuddin Haris menilai positif keputusan Jokowi untuk memberikan tempat lebih banyak kepada profesional di kabinetnya nanti. Dia mengakui, komposisi 55%-45% memang belum ideal, tetapi sudah cukup menjanjikan.
"Meskipun belum ideal, formasi kabinet yang terdiri atas 55% profesional nonpartai dan 45% dari parpol, saya kira cukup menjanjikan. Jika Pak Jokowi konsisten dengan janji formasi tersebut, tampaknya akan banyak elite parpol yang kecewa dan gigit jari," kata Syamsuddin di akun Twitternya @sy_haris, kemarin.
Saat bertemu dengan Forum Pemimpin Redaksi di Istana Merdeka, dua hari lalu, Jokowi menyatakan dirinya sudah merampungkan penyusunan kabinet periode 2019-2024. Jokowi menegaskan bahwa pembentukan kabinet merupakan hak prerogatif presiden dan dengan hak itu dia memberikan kursi lebih banyak untuk profesional.
Syamsuddin mengatakan komposisi kabinet yang ideal memang harus memberi ruang lebih besar kepada kalangan profesional. "Betul, ada orang parpol profesional, tetapi terikat juga akhirnya dengan kepentingan partainya. Masyarakat tentu berharap Pak Jokowi lebih mengutamakan kabinet profesional berbasis keahlian ketimbang kabinet politik berbasis balas jasa politik.''
Pada periode keduanya, menurut Syamsuddin, Jokowi harus lebih percaya diri dalam membentuk kabinet. Menurut dia, Jokowi harus benar-benar tak mengajak kubu yang kalah di pilpres untuk bergabung dalam pemerintahan. Ketegasan seperti itu mutlak demi kebaikan negeri ini dan juga untuk legacy Jokowi sendiri.
Keseimbangan
Keputusan Jokowi soal kabinet juga didukung Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate. NasDem, tandas dia, memberi kebebasan penuh kepada Presiden dalam memilih para pembantunya.
Johnny juga meminta semua pihak menghormati keputusan tersebut dengan tidak mendikotomikan kalangan profesional ataupun kalangan parpol.
"Yang dibutuhkan oleh Jokowi ialah anggota kabinet yang seimbang, baik itu profesional parpol maupun profesional nonparpol. Komposisi keseimbangan yang tahu, ya Presiden sendiri," katanya.
Terkait menteri dari kalangan milenial berusia di bawah 30 tahun yang diberi kesempatan oleh Jokowi, Johnny juga tak mempersoalkan. Dia meyakini bahwa Jokowi telah mempertimbangkan dengan sangat matang siapa pun anggota kabinetnya.
Adanya menteri muda juga dinilai bagus untuk proses regenerasi kepemimpinan. "Apabila usia-usia milenial banyak yang memiliki kompetensi memadai, tidak salah juga itu, bagus untuk regenerasi. Namun, apabila belum ada yang mempunyai kompetensi yang memadai, itu tantangan bangsa kita," tutur Johnny.
Ketua DPR yang juga politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo pun menganggap tepat keputusan Jokowi dalam membentuk kabinet. "Presiden sudah tahu kebutuhan pemerintahannya lima tahun ke depan, maka ia memberikan komposisi pemerintahannya lebih banyak profesionalnya. Menurut saya, itu pilihan tepat.'' (Uta/X-8)
Selain Tom Lembong, masih ada beberapa mantan menteri era Jokowi yang terjerat kasus korupsi. Berikut beberapa mantan menteri tersebut.
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Jokowi.
“Setahu saya ada. Kan Pak Prabowo sudah ngomong kalau nama-nama dari kabinet Pak Jokowi yang bagus-bagus akan juga dipakai untuk membantu beliau."
MENTERI Sosial Tri Rismaharini bungkam saat ditanya rencana mundur dari kabinet Presiden Jokowi. Ia hanya tersenyum dan melambaikan tangan ke awak media, Selasa (3/9).
PDIP berharap reshuffle kabinet di akhir masa jabatan ditujukan untuk meningkatkan kinerja. Pasalnya, persoalan perekonomian rakyat mendesak untuk diselesaikan.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved