Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
PARTAI NasDem memberi kebebasan penuh kepada Presiden Joko Widodo dalam menyusun nama-nama menteri yang akan membantunya nanti dalam kabinet. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem, Johnny G Plate, meminta semua pihak menghormati keputusan Presiden dengan tidak mendikotonomikan kalangan profesional maupun kalangan partai politik (parpol).
"Jangan mendikotonomikan kalangan profesional dengan parpol. Yang dibutuhkan oleh Jokowi adalah anggota kabinet yang seimbang, baik itu profesional parpol atau profesional kalangan non-parpol. Komposisi keseimbangan yang tahu ya Presiden sendiri," tutur Johnny di Jakarta, Kamis (15/8).
Baca juga: Formasi Kabinet Jokowi Dinilai Cukup Menjanjikan
Seperti diberitakan sebelumnya, Jokowi dikabarkan telah mengantongi nama-nama menteri yang akan membantunya pada pemerintahan periode 2019-2024 mendatang. Disebutkan, bahwa komposisi menteri terdiri dari 55% berasal dari kalangan profesional dan 45% berasal dari kader parpol. Disebutkan juga Jokowi akan menempatkan menteri dari kalangan milenial berusia di bawah 30 tahun.
Menanggapi hal tesebut, Johnny meyakini Jokowi telah mempertimbangan nama-nama menteri yang akan membantunya. Dirinya tidak mempermasalahkan apabila memang ada menteri muda yag berusia di bawah 30 tahun. Menurutnya, hal ini bagus untuk proses regenerasi di dalam kabinet.
"Apabila usia-usia milenial banyak yang memiliki kompetensi memadai, maka tidak salah juga itu bagus untuk regenerasi. Tapi apabila belum ada yang mempunyai kompetensi yang memadai, itu tantangan bangsa kita, di mana kita harus menghasilkan gerenasi muda yang punya kompetensi tinggi dan memadai," tutur Johnny.
Plate melanjutkan, siapapun nanti yang akan masuk dalam kabinet, dirinya berharap agar anggota kabinet mampu membantu presiden menjalankan pemerintahan secara efektif dan efesien.
"Siapa pun nama-namanya, pemerintah harus berjalan secara efektif dan efesien," pungkasnya. (OL-6)
PLH Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Andy Budiman mengatakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi akan membuka sesi diskusi pada Kongres PSI di Solo, Sabtu.
Peneliti senior bidang politik pada BRIN Lili Romli mengatakan peringatan HUT RI di Jakarta merupakan keputusan tepat dan realistis.
Mantan Menteri ESDM Arifin Tasrif diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk penyelidikan terkait pengelolaan mineral atau pertambangan di wilayah Indonesia bagian timur.
KOORDINATOR Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengancam akan menggugat praperadilan KPK jika tidak memanggil Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyoroti peran mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mendorong proyek pengembangan industri baterai kendaraan listrik di Indonesia.
Menurut dokter spesialis kulit I Gusti Nyoman Darmaputra, kondisi yang dialami Presiden tergolong ringan hingga sedang dan masih dalam batas aman.
Selain Tom Lembong, masih ada beberapa mantan menteri era Jokowi yang terjerat kasus korupsi. Berikut beberapa mantan menteri tersebut.
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Jokowi.
“Setahu saya ada. Kan Pak Prabowo sudah ngomong kalau nama-nama dari kabinet Pak Jokowi yang bagus-bagus akan juga dipakai untuk membantu beliau."
MENTERI Sosial Tri Rismaharini bungkam saat ditanya rencana mundur dari kabinet Presiden Jokowi. Ia hanya tersenyum dan melambaikan tangan ke awak media, Selasa (3/9).
PDIP berharap reshuffle kabinet di akhir masa jabatan ditujukan untuk meningkatkan kinerja. Pasalnya, persoalan perekonomian rakyat mendesak untuk diselesaikan.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved