Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI NasDem memberi kebebasan penuh kepada Presiden Joko Widodo dalam menyusun nama-nama menteri yang akan membantunya nanti dalam kabinet. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem, Johnny G Plate, meminta semua pihak menghormati keputusan Presiden dengan tidak mendikotonomikan kalangan profesional maupun kalangan partai politik (parpol).
"Jangan mendikotonomikan kalangan profesional dengan parpol. Yang dibutuhkan oleh Jokowi adalah anggota kabinet yang seimbang, baik itu profesional parpol atau profesional kalangan non-parpol. Komposisi keseimbangan yang tahu ya Presiden sendiri," tutur Johnny di Jakarta, Kamis (15/8).
Baca juga: Formasi Kabinet Jokowi Dinilai Cukup Menjanjikan
Seperti diberitakan sebelumnya, Jokowi dikabarkan telah mengantongi nama-nama menteri yang akan membantunya pada pemerintahan periode 2019-2024 mendatang. Disebutkan, bahwa komposisi menteri terdiri dari 55% berasal dari kalangan profesional dan 45% berasal dari kader parpol. Disebutkan juga Jokowi akan menempatkan menteri dari kalangan milenial berusia di bawah 30 tahun.
Menanggapi hal tesebut, Johnny meyakini Jokowi telah mempertimbangan nama-nama menteri yang akan membantunya. Dirinya tidak mempermasalahkan apabila memang ada menteri muda yag berusia di bawah 30 tahun. Menurutnya, hal ini bagus untuk proses regenerasi di dalam kabinet.
"Apabila usia-usia milenial banyak yang memiliki kompetensi memadai, maka tidak salah juga itu bagus untuk regenerasi. Tapi apabila belum ada yang mempunyai kompetensi yang memadai, itu tantangan bangsa kita, di mana kita harus menghasilkan gerenasi muda yang punya kompetensi tinggi dan memadai," tutur Johnny.
Plate melanjutkan, siapapun nanti yang akan masuk dalam kabinet, dirinya berharap agar anggota kabinet mampu membantu presiden menjalankan pemerintahan secara efektif dan efesien.
"Siapa pun nama-namanya, pemerintah harus berjalan secara efektif dan efesien," pungkasnya. (OL-6)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Selain Tom Lembong, masih ada beberapa mantan menteri era Jokowi yang terjerat kasus korupsi. Berikut beberapa mantan menteri tersebut.
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Jokowi.
“Setahu saya ada. Kan Pak Prabowo sudah ngomong kalau nama-nama dari kabinet Pak Jokowi yang bagus-bagus akan juga dipakai untuk membantu beliau."
MENTERI Sosial Tri Rismaharini bungkam saat ditanya rencana mundur dari kabinet Presiden Jokowi. Ia hanya tersenyum dan melambaikan tangan ke awak media, Selasa (3/9).
PDIP berharap reshuffle kabinet di akhir masa jabatan ditujukan untuk meningkatkan kinerja. Pasalnya, persoalan perekonomian rakyat mendesak untuk diselesaikan.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved