Jatah Kursi Menteri dari Parpol Jadi Ujian Hak Mutlak Presiden

Namun, dengan hanya 45% unsur parpol dan 55% profesional, Jokowi memiliki tantangan membagi adil kursi kepada sepuluh partai pengusungnya.

"Di sinilah kita bicara tentang bagaimana menguji hak prerogatif presiden diuji, yakni presiden tidak boleh diintervensi oleh kekuatan manapun atau siapapun. 45% inilah power sharing yang akan dibagi oleh Jokowi," ujar Pangi di Jakarta, Jumat (16/8).

Dalam pembagian kursi, Pangi mengatakan memang kursi menteri dari partai pemenang PDI Perjuangan tetap paling banyak. Kemudian disusul Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan NasDem.

"Selebihnya, tinggal pak jokowi membagi menjaga perasaan partai-partai koalisi pengusung yang lain. Misalnya Perindo berapa, walaupun enggak lolos di parlemen. Tapi yang dominan tetap empat partai itu," kata Pangi.

Kemudian, ia juga menggarisbawahi soal adanya dualisme loyalitas menteri dari unsur parpol yang seharusnya menteri memiliki loyalitas tunggal sebagai pembantu presiden.

"Dari unsur parpol memang ada kelemahan karena selain loyal kepada presiden, dia juga harus loyal kepada partai dan ketua umumnya. Nah, ini yang menjadi tantangan tersendiri," ucap Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting tersebut.

Lebih lanjut, Pangi menuturkan bisa saja di pertengahan jalan pemerintahan Jokowi ke depan ada reshuffle kabinet karena koalisi saat ini bersifat pramagtis transional bukan dibangun atas ideologi. Lobi-lobi transaksi untuk mengakomodir kursi menteri masih akan terjadi .

"Jadi kemungkinan di tengah jalan reshuffle itu bisa saja untuk mengakomodir kompromi kepentingan yang ada. Tetapi biasanya pak Jokowi tentu lebih piawai dan mahir mengelola ini," tandas Pangi. (OL-09)