Berita Terbaru Jimly Asshiddiqie Hari Ini

Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie: Apapun Putusan MK, Marilah Kita Terima

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengimbau agar seluruh pihak menerima dan menghormati apapun putusan terkait sengketa pilpres.

Akui Kecurangan Pemilu Masif, Jimly Asshiddiqie Apresiasi Hak Angket

Jimly Asshiddiqie menyampaikan apresiasinya kepada partai-partai politik yang akan menggunakan hak angket di DPR. Kesimpulan dari penyelidikan masalah itu dapat dibawa ke ranah pidana.

Anwar Usman Kembali Jabat Ketua MK? Ini Kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie

Jimly Asshiddiqie menegaskan informasi sebagaimana telah beredar di masyarakat yang memberitakan Anwar Usman kembali menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) adalah hoaks.

Menjelang Pemungutan Suara, Masyarakat Diminta Saling Menghormati Pilihan Politik

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengajak masyarakat saling menghormati pilihan politik masing-masing.

Ajukan Keberatan, Jimly Sebut Wajar Anwar Usman Kecewa

Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa mantan Ketua MK Anwar Usman wajar merasa kecewa setelah diberhentikan dari kursi Ketua MK.

Putusan MK Tidak Berlaku Surut

Putusan MK tunduk pada Pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi

Pengamat: Dewan Etik MK Tidak Ada

Pakar hukum ketatanegaraan Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah mengatakan Dewan Etik MK itu tidak ada. 

Laporan Tentang Jimly Asshiddiqie Belum Direspon Dewan Etik MK

Ketua Umum Advokat Lingkar Nusantara (Lisan) Hendarsam Marantoko megnaku Dewan Etik MK belum merespon laporan mereka terkait Jimly Asshiddiqie.

Jimly Asshiddiqie Dilaporkan ke Dewan Etik MK, Ini Alasannya

Ketum Lisan Melaporkan Jimmy karena keputusan MKMK yang dinilai bersifat politis.

Anwar Usman Nilai Sidang Etik MKMK Menyalahi Aturan

HAKIM Konstitusi Anwar Usman mengatakan sidang etik MKMK yang digelar terbuka secara normatif dinilai menyalahi aturan dan tidak sejalan dengan tujuan dibentuknya MKMK.  

Diberhentikan sebagai Ketua MK, Anwar Usman tidak Bisa Ajukan Banding

Majelis banding berlaku apabila sanksi yang dijatuhkan adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Sementara, putusan MKMK menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK.

Ketua MK Anwar Usman Diberhentikan, PKS: Kesegaran Bagi Demokrasi

PKS menyatakan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang memberhentikan Ketua MK Anwar Usman merupakan angin segar bagi demokrasi di Indonesia.

Diberhentikan Jadi Ketua MK, Anwar Usman Tetap Jadi Hakim Konstitusi

Menurut Jimly, jika sanksi yang diberikan kepada Anwar Usman adalah pemberhentian dari jabatan hakim konstitusi, maka akan ada Majelis Kehormatan Banding.

Ada Putusan MKMK, Ini Rekayasa Lalin Saat Pembacaan Putusan Etik Mahkamah Konstitusi

DIREKTORAT Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas saat pembacaan putusan etik sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK), termasuk Ketua MK Anwar Usman. 

Putusan MKMK Diharapkan Kembalikan Kepercayaan Publik ke MK

Keputusan Majelis Kehormatan MK diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik atas MK.

MKMK Mustahil Batalkan Putusan Mahkamah Konstitusi

SEBAGIAN pihak berharap putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), membuka peluang pembatalan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023,

MKMK Sudah Periksa 19 Pelapor dan 9 Hakim Konstitusi, Banyak Isu Baru Terungkap

MKMK menemukan isu-isu baru. Bahkan isu yang selama ini dianggap sebagai dugaan belaka ternyata terbukti benar setelah memeriksa para pelapor dan para hakim.

Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi, MKMK Kembali Periksa Pelapor

MKMK kembali memeriksa 10 pelaor atas dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi.

MKMK: Jika Terbukti Langgar Kode Etik, Hakim Konstitusi bisa Diberhentikan

Terkait opsi pemberhentian, itu terdiri atas pemberhentian dengan tidak hormat, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian bukan sebagai anggota hakim konstitusi.

Ini Tiga Opsi Sanksi MKMK Terkait Pelanggaran Kode Etik

Tiga opsi tersebut adalah sanksi berbentuk teguran, peringatan, dan pemberhentian. Ketiganya, kata Jimly, telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2023.

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

Privilese, Kuasa, dan Bencana

Melayani Adalah Mendidik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia