Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PAKAR hukum tata negara Jimly Asshiddiqie mengunjungi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (26/2). Dia mengaku kunjungan tersebut berdasarkan permintaan Airlangga.
Pertemuan tersebut membahas seputar kondisi ketatanegaraan pascapemilu 2024. Jimly memberikan pendapat dan masukan kepada Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar. "Sudah beberapa kali saya diundang diskusi masalah-masalah tata negara," kata Jimly saat ditemui seusai pertemuan.
Ide perubahan kelima Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 hingga terkait hak angket menjadi pembicaraan yang dilakukan oleh Menko Perekonomian dengan pakar tata negara itu. Jimly juga mengusulkan agar Airlangga selaku Ketua Umum Golkar bisa memanfaatkan momentum saat ini untuk berpikir jauh ke depan mengenai demokrasi di Indonesia. Itu mencakup perbaikan sistem demokrasi yang salah satunya memuat tentang ambang batas pencalonan presiden nanti.
Baca juga : Golkar Dukung Prabowo, Eksponen Ingatkan Airlangga Soal Keputusan Rapimnas
"Ini ribut-ribut, susah-susah kan gara-gara salah satunya treshold 20%. Ribut nyari capres-capres. Padahal mestinya sudah biarin saja setiap partai punya hak mencalonkan presiden masing-masing," kata Jimly.
Lebih lanjut, ia juga menyampaikan apresiasinya kepada partai-partai politik yang akan menggunakan hak angket di DPR RI. Sebab, langkah itu telah ditempuh oleh parlemen di setiap masa pemerintahan. "Adanya angket ini, misalnya terjadi, saya malah apresiasi. Supaya dalam catatan sejarah di era pemerintahan Jokowi hak angket dipakai. Semua presiden itu mulai dari Pak Habibie, Megawati, Gus Dur, SBY, semua sudah mengalami hak angket, dipakai DPR," kata Jimly.
Meski begitu, ia menekankan, hak angket itu tidak akan bisa berujung pada pemakzulan presiden yang berkuasa saat ini. Sebab pemakzulan merupakan buah dari pernyataan pendapat yang prosesnya memakan waktu ketimbang hak angket yang condong pada penyelidikan masalah.
Baca juga : Airlangga Dinilai Buat Posisi Golkar Makin Lemah di Pemilu 2024
Kesimpulan dari penyelidikan masalah itu, kata Jimly, dapat dibawa ke ranah pidana, dalam hal ini pidana kepemiluan. Dus, bola akhir dari penyelenggaraan hak angket akan berada di tangan Bawaslu. Namun tak menutup kemungkinan temuan-temuan yang didapat dalam hak angket dapat menjadi pertimbangan oleh Mahkamah Konstitusi dalam penanganan perkara pemilu terkait.
Jimly pun mengakui kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2024 cukup masif. Sebab praktik itu sulit dihindari dan bahkan kerap terjadi selama penyelenggaraan pemilu sebelum-sebelumnya. Namun ia tak bisa berpendapat kecurangan tersebut bersifat terstruktur dan masif.
"Kalau masif, itu iya. Namun kalau terstruktur dan sistematis, itu saya tidak tahu. Karena itu perlu dibuktikan dan tampaknya agak sulit," pungkasnya. (Z-2)
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
Banyak negara yang meninggalkan e-voting karena sistem digitalisasi dalam proses pencoblosan di bilik suara cenderung dinilai melanggar asas kerahasiaan pemilih
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu penghitungan suara pada Pemilihan 2020 lalu harus diperkuat agar proses rekapitulasi hasil pemilu ke depan lebih akurat
Jimly Asshiddiqie meminta para pejabat dapat membiasakan diri untuk menghormati putusan pengadilan.
Skema kerja sama merupakan bagian dari kesepakatan tarif timbal balik antara kedua negara.
Airlangga Hartarto mengungkapkan sejumlah komoditas yang tengah diperjuangkan agar mendapat tarif impor lebih rendah dari 19% saat masuk ke pasar Amerika Serikat (AS).
PEMERINTAH Indonesia dan Amerika Serikat telah sepakat untuk menyusun protokol keamanan dalam menjaga data pribadi warga negara Indonesia (WNI)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Indonesia menunggu hasil negosiasi tarif dengan pemerintah Amerika Serikat.
Penyelesaian IEU-CEPA ditandai dengan penandatanganan dan pertukaran surat antara pemerintah Indonesia dan Komisi Eropa.
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyepakati kemitraan strategis Indonesia-Uni Eropa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved