Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PAKAR hukum tata negara Jimly Asshiddiqie mengunjungi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (26/2). Dia mengaku kunjungan tersebut berdasarkan permintaan Airlangga.
Pertemuan tersebut membahas seputar kondisi ketatanegaraan pascapemilu 2024. Jimly memberikan pendapat dan masukan kepada Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar. "Sudah beberapa kali saya diundang diskusi masalah-masalah tata negara," kata Jimly saat ditemui seusai pertemuan.
Ide perubahan kelima Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 hingga terkait hak angket menjadi pembicaraan yang dilakukan oleh Menko Perekonomian dengan pakar tata negara itu. Jimly juga mengusulkan agar Airlangga selaku Ketua Umum Golkar bisa memanfaatkan momentum saat ini untuk berpikir jauh ke depan mengenai demokrasi di Indonesia. Itu mencakup perbaikan sistem demokrasi yang salah satunya memuat tentang ambang batas pencalonan presiden nanti.
Baca juga : Golkar Dukung Prabowo, Eksponen Ingatkan Airlangga Soal Keputusan Rapimnas
"Ini ribut-ribut, susah-susah kan gara-gara salah satunya treshold 20%. Ribut nyari capres-capres. Padahal mestinya sudah biarin saja setiap partai punya hak mencalonkan presiden masing-masing," kata Jimly.
Lebih lanjut, ia juga menyampaikan apresiasinya kepada partai-partai politik yang akan menggunakan hak angket di DPR RI. Sebab, langkah itu telah ditempuh oleh parlemen di setiap masa pemerintahan. "Adanya angket ini, misalnya terjadi, saya malah apresiasi. Supaya dalam catatan sejarah di era pemerintahan Jokowi hak angket dipakai. Semua presiden itu mulai dari Pak Habibie, Megawati, Gus Dur, SBY, semua sudah mengalami hak angket, dipakai DPR," kata Jimly.
Meski begitu, ia menekankan, hak angket itu tidak akan bisa berujung pada pemakzulan presiden yang berkuasa saat ini. Sebab pemakzulan merupakan buah dari pernyataan pendapat yang prosesnya memakan waktu ketimbang hak angket yang condong pada penyelidikan masalah.
Baca juga : Airlangga Dinilai Buat Posisi Golkar Makin Lemah di Pemilu 2024
Kesimpulan dari penyelidikan masalah itu, kata Jimly, dapat dibawa ke ranah pidana, dalam hal ini pidana kepemiluan. Dus, bola akhir dari penyelenggaraan hak angket akan berada di tangan Bawaslu. Namun tak menutup kemungkinan temuan-temuan yang didapat dalam hak angket dapat menjadi pertimbangan oleh Mahkamah Konstitusi dalam penanganan perkara pemilu terkait.
Jimly pun mengakui kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2024 cukup masif. Sebab praktik itu sulit dihindari dan bahkan kerap terjadi selama penyelenggaraan pemilu sebelum-sebelumnya. Namun ia tak bisa berpendapat kecurangan tersebut bersifat terstruktur dan masif.
"Kalau masif, itu iya. Namun kalau terstruktur dan sistematis, itu saya tidak tahu. Karena itu perlu dibuktikan dan tampaknya agak sulit," pungkasnya. (Z-2)
Simulasi pengamanan ini dilakukan untuk menguji dan melatih kesiapan jajaran personel TNI dari Kodam III Siliwangi
Wartawan memiliki peran penting terutama untuk mewujudkan Pemilihan Umum (Pemilu) damai 2024. K
Bawaslu meminta jajaran Panwaslu tingkat kecamatan hingga desa dan kelurahan segera berkoordinasi dan memonitoring pengadaan serta pendistribusian perlengkapan pemungutan suara,
Semua ASN di lingkungan pemerintahan harus bersikap netral dan bijak dalam menggunakan media sosial.
Untuk rekrutmen KPPS Pemilu ada sejumlah persyaratan baru. Salah satunya usia pendaftar dibatasi mulai dari 17 tahun dan maksimal 55 tahun.
Disabilitas mental merupakan individu yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi dan perilaku
Seperti apa sebenarnya drama pengunduran diri Airlangga? Seperti apa pula kelanjutan jalan ceritanya? Ikuti pembahasannya di Ordal, Obrolan Mendalam dari Orang-orang Dalam.
Konsolidasi yang dihadiri ribuan kader kawasan Bandung Raya ini, dianggap sebagai langkah strategis Airlangga Hartarto dalam mempersiapkan Partai Golkar menghadapi Pemilihan Umum 2024.
Pelabuhan Patimban menjadi penyeimbang bagi Pelabuhan Tanjung Priok yang saat ini masih menjadi pelabuhan utama.
Pemerintah resmi izinkan gelaran Liga 2 digelar di luar Pulau Jawa. Protokol kesehatan yang ketat menjadi perhatian untuk diterapkan agar kompetisi bisa berlangsung aman.
KPU masih bisa melaksanakan pilkada serentak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
KETUA Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dijadwalkan bertemu dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep pada Kamis (11/7) sore di DPP Partai Golkar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved