Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto diingatkan soal keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada 2021 usai partai berlogo pohon beringin itu melabuhkan dukungan ke bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto di Pemilu 2024. Rapat tersebut terkait mandat Airlangga maju sebagai capres atau cawapres.
"Jangan lupa di dalam Rapimnas Partai Golkar 22 Maret 2021 telah diputuskan bahwa Pak Airlangga sendiri ditetapkan sebagai capres dan atau cawapres," kata salah satu eksponen sekaligus politikus Partai Golkar, Lawrence TP Siburian, saat dihubungi, Selasa (15/8).
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas Soksi) itu mengaku tidak masalah bila Prabowo jadi capres yang didukung Golkar. Namun, Lawrence menekankan pentingnya Airlangga memahami mekanisme yang berlaku terkait sikap itu.
Baca juga: Pengamat Nilai Yenny Wahid Bisa Menentukan Kemenangan di Pilpres 2024
"Yang penting caranya harus konstitusional sesuai AD/ART dan aturan-aturan partai, tidak seenaknya sendiri seolah-olah Partai Golkar miliknya sendiri," ujar Lawrence.
Anggota dari Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar itu mengatakan Airlangga harus mempertanggungjawabkan terlebih dahulu soal sikap yang akhirnya mendukung Prabowo.
Menurut Lawrence, sikap politik Partai Golkar itu seharusnya diputuskan terlebih dahulu melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) atau Rapimnas.
Baca juga: PPP Tak Kepikiran Meninggalkan PDIP Kalau Sandiaga Tidak Terpilih Sebagai Cawapres
"Jadi tidak seenaknya saja tanpa ada pertanggungjawaban gagal dalam capres atau cawapres kemudian sesukanya mendukung siapa saja seolah-olah tidak mengerti organisasi. Hal ini yang sangat memprihatinkan," ucap Lawrence.
Golkar bersama PAN resmi mendukung Prabowo pada Pilpres 2024 melalui deklarasi bersama. Artinya, poros Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) kini diisi empat partai, yakni Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN. (Z-1)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved