Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) tak kepikiran untuk meninggalkan PDI Perjuangan (PDIP). Hal ini merespons pernyataan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah yang mempersilakan PPP mengambil sikap jika Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Nasional PPP Sandiaga Salahuddin Uno tak terpilih menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo.
"Sampai saat ini tidak ada kepikiran dari PPP untuk meninggalkan kerja sama politik dengan PDI Perjuangan, yang sudah menetapkan Pak Ganjar (sebagai bakal capres)," kata Wakil Ketua Bapilu Nasional PPP, Achmad Baidowi atau Awiek, saat dihubungi, Senin (14/8).
Awiek mengatakan sikap politik PPP yang mendukung Ganjar sudah sesuai dengan keputusan Rapimnas V. Selain itu, pada keputusan Rapimnas VI, yakni merekomendasikan Sandiaga sebagai bakal cawapres Ganjar.
Baca juga: PPP: Sandiaga Uno Tepat Jadi Cawapres, Bisa Kawal Bonus Demografi
"Artinya apa? Ada dua keputusan yang berbeda. Yang satu keputusan rapimnas bulat mendukung Pak Ganjar sebagai calon presiden. Yang kedua, merekomendasikan Pak Sandi sebagai calon wakil presiden dan mengkomunikasikan dengan PDI Perjuangan," ujar Awiek.
Sekretaris Fraksi PPP di DPR itu mengatakan keputusan rapimnas juga tidak bisa mengubah sikap yang diambil partai berlogo Kakbah itu. Selain itu, mengubah keputusan Rapimnas tidak mudah.
Baca juga: PPP Bakal Rembuk Bila Sandiaga Tak Jadi Cawapres Ganjar
"Tidak serta merta kita berubah begitu saja, ada mekanismenya. Keputusan rapimnas itu hanya bisa dianulir oleh rapimnas. Sampai saat ini belum ada agenda menggelar rapimnas," ucap Awiek.
Sebelumnya, PDIP mempersilakan PPP mengambil sikap jika Sandiaga tak terpilih menjadi bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Pasalnya, ada kekhawatiran di internal PPP bila Sandiaga tak terpilih.
"Monggo (jika mau ambil sikap), lagi-lagi kan bagi PDI Perjuangan kerja sama politik itu dasarnya harus kesukarelaan. Harus kesukarelaan tidak boleh ada paksaan, apalagi ada ancaman, dan lain sebagainya," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/8).
Pernyataan Basarah sejatinya juga merespons Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani yang mengungkap internal PPP mendengar Sandiaga Salahuddin Uno tak dipilih jadi bakal cawapres pendamping Ganjar. Pembicaraan itu terus mengemuka di internal.
"Teman-teman di PPP juga mendengar ada kemungkinan Pak Sandi juga tidak dipilih," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 8 Agustus 2023.
Hal itu juga membuat beberapa kader di internal PPP bergejolak. Khususnya terkait sikap PPP masih bakal bekerja sama dengan PDIP pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 atau tidak.
"Kalau Pak Sandi tidak jadi cawapres itu, harus bagaimana PPP? Kalau pertanyaannya seperti itu, apakah tetap ada koalisi ini atau kemudian (tidak) itu, kan masih berkembang gitu loh," ujar Arsul. (Z-3)
KETUA DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya akan menyelenggarakan puncak peringatan Bulan Bung Karno di Makam Bung Karno di Kota Blitar
Bambang mengatakan penulisan sejarah berkaitan dengan subjektivitas. Namun, dia mempersilahkan Fadli untuk menggunakan caranya sendiri tetapi jangan merasa selalu benar.
KETUA DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta pemerintah Indonesia mendesak Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Stevano Rizki Adranacus mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang resmi menaikkan gaji hakim.
"PDI-P punya kecondongan untuk merapat atas nama relasi personal yang baik antara Ibu Mega dan Pak Prabowo, atas nama kondisi PDI-P yang sedang babak belur, PDIP ingin menjadi mitra strategis,"
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya menyalurkan 403 ekor sapi pada Hari Raya Idul Adha tahun ini.
Politikus PDIP Aria Bima menegaskan bahwa tuntutan tujuh tahun penjara terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto tidak akan memengaruhi arah politik partai
PDIP belum menentukan sikap resmi terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan pelaksanaan pemilu
HASTO Kristiyanto dipastikan masih menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) setelah dituntut 7 tahun penjara
Jaksa sudah menyiapkan tuntutan untuk dibacakan. Persidangan digelar terbuka untuk umum.
DALAM rangka memperingati Bulan Bung Karno, organisasi sayap PDI Perjuangan, Banteng Muda Indonesia (BMI) menggelar Soekarno Padel Open 2025, Sabtu (28/6).
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved