Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) tak kepikiran untuk meninggalkan PDI Perjuangan (PDIP). Hal ini merespons pernyataan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah yang mempersilakan PPP mengambil sikap jika Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Nasional PPP Sandiaga Salahuddin Uno tak terpilih menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo.
"Sampai saat ini tidak ada kepikiran dari PPP untuk meninggalkan kerja sama politik dengan PDI Perjuangan, yang sudah menetapkan Pak Ganjar (sebagai bakal capres)," kata Wakil Ketua Bapilu Nasional PPP, Achmad Baidowi atau Awiek, saat dihubungi, Senin (14/8).
Awiek mengatakan sikap politik PPP yang mendukung Ganjar sudah sesuai dengan keputusan Rapimnas V. Selain itu, pada keputusan Rapimnas VI, yakni merekomendasikan Sandiaga sebagai bakal cawapres Ganjar.
Baca juga: PPP: Sandiaga Uno Tepat Jadi Cawapres, Bisa Kawal Bonus Demografi
"Artinya apa? Ada dua keputusan yang berbeda. Yang satu keputusan rapimnas bulat mendukung Pak Ganjar sebagai calon presiden. Yang kedua, merekomendasikan Pak Sandi sebagai calon wakil presiden dan mengkomunikasikan dengan PDI Perjuangan," ujar Awiek.
Sekretaris Fraksi PPP di DPR itu mengatakan keputusan rapimnas juga tidak bisa mengubah sikap yang diambil partai berlogo Kakbah itu. Selain itu, mengubah keputusan Rapimnas tidak mudah.
Baca juga: PPP Bakal Rembuk Bila Sandiaga Tak Jadi Cawapres Ganjar
"Tidak serta merta kita berubah begitu saja, ada mekanismenya. Keputusan rapimnas itu hanya bisa dianulir oleh rapimnas. Sampai saat ini belum ada agenda menggelar rapimnas," ucap Awiek.
Sebelumnya, PDIP mempersilakan PPP mengambil sikap jika Sandiaga tak terpilih menjadi bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Pasalnya, ada kekhawatiran di internal PPP bila Sandiaga tak terpilih.
"Monggo (jika mau ambil sikap), lagi-lagi kan bagi PDI Perjuangan kerja sama politik itu dasarnya harus kesukarelaan. Harus kesukarelaan tidak boleh ada paksaan, apalagi ada ancaman, dan lain sebagainya," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/8).
Pernyataan Basarah sejatinya juga merespons Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani yang mengungkap internal PPP mendengar Sandiaga Salahuddin Uno tak dipilih jadi bakal cawapres pendamping Ganjar. Pembicaraan itu terus mengemuka di internal.
"Teman-teman di PPP juga mendengar ada kemungkinan Pak Sandi juga tidak dipilih," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 8 Agustus 2023.
Hal itu juga membuat beberapa kader di internal PPP bergejolak. Khususnya terkait sikap PPP masih bakal bekerja sama dengan PDIP pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 atau tidak.
"Kalau Pak Sandi tidak jadi cawapres itu, harus bagaimana PPP? Kalau pertanyaannya seperti itu, apakah tetap ada koalisi ini atau kemudian (tidak) itu, kan masih berkembang gitu loh," ujar Arsul. (Z-3)
Bawaslu akan mengklarifikasi laporan DPD PDI Perjuangan Jawa Barat soal dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
Semua daerah didorong untuk berkoalisi dengan parpol lain karena membangun daerah harus dilakukan bersama-sama
Obor Api Perjuangan diserahkan oleh Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah H Sumanto kepada Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ketut Sustiawan.
PDI Perjuangan merekomendasikan Ono Surono sebagai Bakal Calon Gubernur Jawa Barat yang akan bertarung di Pilkada 2024.
Sikap itu merupakan penolakan atas praktik kolonialisme oleh Israel
Muhadjir Effendy mengatakan Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) memahami kondisi Indonesia terkait polemik keikutsertaan Israel di Piala Dunia U-20.
Akankah ancaman terkini senasib dengan ancaman-ancaman sebelumnya? Bukan janji tapi sekadar basa-basi? Jika benar dia akan merombak kabinet, siapa saja yang bakal diganti?
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Kenapa Mega melakukan blunder seperti itu? Akankah langkahnya justru akan menjadi bumerang?
Betulkah usaha mengawut-awut PDIP makin gencar dilakukan seiring dengan langkah maju KPK menangani kasus Hasto? Siapa yang melakukannya?
Siapa sebenarnya yang menelikung Anies? Seperti apa takdir politik Anies selanjutnya?
Rekomendasi Bakal Calon Kepala Daerah PDIP
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved