Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie menilai Pemilihan Umum (Pemilu 2024) tidak separah 2019. Berbagai situasi memperburuk keadaan di tahun politik 2019 hingga menimbulkan korban jiwa.
"Presidennya incumbent (petahana), dia kampanye sendiri dan secara alamiah, struktur birokrasi kita, secara diam-diam itu ikut main, itu 2019. Sedangkan 2024, ya tidak separah itu, yang meninggal cuma 90 petugasnya dan yang demo tidak ada yang jadi korban, dan isu politik agama itu tidak seperti 2019," kata Jimly dalam acara Halalbihalal ICMI di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu malam, 1 Mei 2024.
Jimly mengatakan tingkat partisipasi pemilih di Pemilu 2024 juga masih terbilang baik. Masyarakat yang berpartisipasi di kontestasi politik tersebut masih tinggi meskipun turun dari 2019.
Baca juga : Jimly Sependapat dengan 2 Hakim MK yang Tolak Putusan Usia Minimal Capres-Cawapres
"Tingkat partisipasi politik pun 2019, itu 81,9, sekarang turun. Jadi dari 2004, jumlah pemilih itu turun sampai 2014. Naik lagi itu 2019, 81,9%. Nah sekarang itu agak turun sedikit, 81,8%, tetap tinggi tapi lebih turun," ucap Jimly.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menambahkan bila ada pihak yang tak terima dengan situasi Pemilu 2024 hanya disampaikan oleh pihak yang kalah. Jimly juga menyinggung Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) dan Kuasa Hukum Tim Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis.
"Cuma begini, Pak Jusuf Kalla bilang, ini Pemilu terburuk dalam sejarah. Nah itu tim-nya 03, Todung Mulya Lubis siapa lagi, sama ngomongnya, ini Pemilu 2024 terburuk dalam sejarah. Ya biasa itu, jadi biasanya yang kalah itu selalu bilang ini terburuk," ujar Jimly.
(Z-9)
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved