Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Prasetyo Edi Marsudi diadukan oleh tujuh fraksi ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI karena dugaan maladministrasi penetapan jadwal rapat paripurna hak interpelasi.
Menurut Gerindra, isu korupsi yang ditelaah KPK baru sebatas dugaan dan masih proses pengumpulan bukti. Untuk itu, bisa saja kemudian KPK tak menemukan unsur pidana korupsi dalam Formula E.
Prasetio siap hadiri panggilan BK DPRD DKI Jakarta
Ia mengatakan semua proses interpelasi Formula E dilakukan secara legal. Usulan hak interpelasi tersebut disampaikan dalam rapat badan musyawarah yang digelar pada 27 September 2021.
Prasetio diduga secara sepihak memasukan agenda interpelasi Formula E pada rapat Badan Musyawarah atau Bamus, pada 27 September 2021.
Ketua BK DPRD DKI Nawawi mengatakan pemeriksaan cukup dilakukan satu kali dan saat ini pihaknya sedang menyusun hasil pemeriksaan tersebut untuk menjadi pertimbangan BK.
Pras, sapaan akrab Prasetio, sebelumnya dinilai malaadministrasi karena disebut menyelundupkan agenda penetapan jadwal rapat paripurna hak interpelasi Formula E dalam rapat Bamus.
Keputusan tersebut ditandatangani oleh sembilan anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD yang diketuai Ahmad Nawawi dari Fraksi Demokrat, 14 Maret 2022 lalu.
Sebelumnya, dari hasil pemeriksaan BK DPRD DKI, Prasetio Edi dinyatakan tidak terbukti melanggar tata tertib dan kode etik terkait rapat paripurna interpelasi.
"Kalau memungkinkan dapat didiskusikan ya, kami Pemprov dengan DPRD kan selama ini hubungannya baik,"
KETUA Fraksi PDIP, Gembong Warsono, mengatakan, pihaknya berencana akan menemui Ketua DPRD DKI Jakarta pekan depan untuk membahas interpelasi Formula E
"Soal fraksi-fraksi yang masih menolak interpelasi, kami harap mereka datang dan sampaikan sikap di Rapat Paripurna agar masyarakat tau alasan menolaknya apa,"
Menurut fraksi Partai Golkar, masih banyak yang harus dipikirkan anggota DPRD DKI Jakarta, ketimbang fokus pada interpelasi Formula E.
Sebelumnya, Prasetio berencana kembali melayangkan hak interpelasi terkait Formula E kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Prasetyo menambahkan, sidang paripurna interpelasi merupakan satu-satunya jalan untuk mengakhiri usulan penggunaan hak bertanya itu.
"Proses interpelasi dengan proses pembangunan sirkuit merupakan kepentingan yang berbeda dan tidak bisa disamakan,"
"Tapi kami ingin hak-hak tersebut sejauh dapat kita bisa musyawarahkan, kita diskusikan dan selesaikan bersama. Tidak mesti hak-hak yang ada di anggota dewan itu semuanya digunakan,"
Kita tetap pada pegangan pendirian kita semula tidak akan ikutan. Kalau ada yang mau seperti itu kan hak politik, kita tidak boleh juga ganggu. Kita apresiasi aja tapi kita tidak ikutan
Ia beralasan digulirkannya kembali interpelasi itu untuk membuka transparansi pengelolaan anggaran APBD soal Formula E Jakarta.
Jika DPRD DKI Jakarta ingin melaksanakan Interpelasi, pelaksanaanya harus segera dilakukan. Ia mengimbau jangan sampai hak interpelasi hanya nampak sebagai omong kosong politik.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved