Bela Anies, PKS Sebut Interpelasi Formula E Bermuatan Politis

KETUA Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Ahmad Yani menilai pengajuan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penyelenggaraan Formula E bermuatan politis.

Ia menilai pengajuan interpelasi hanya untuk mempermasalahkan program kerja Anies yang akan memasuki tahun terakhir sebagai gubernur.

"Berarti ini kelihatannya ada nilai politis di belakang itu," kata Ahmad, di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (2/9)

Ahmad menilai pengajuan hak interpelasi Formula E sejauh ini belum diperlukan. Ia mengatakan penyelenggaraan ajang balap mobil listrik tersebut telah dikaji lintas komisi sejak 2019. Ia mengatakan saat itu Pemprov DKI Jakarta telah menjelaskan dari berbagai aspek dan Formula E sudah disetujui dan diputuskan untuk digelar dalam pembahasan sejak dua tahun lalu.

Maka dari itu, pihaknya menilai pengajuan interpelasi yang bertujuan meminta penjelasan dari Anies sudah tak lagi diperlukan. "Kemudian kami juga sudah membahas di komisi-komisi dan sudah diberikan penjelasan dari pemprov DKI. Untuk apa lagi kita meminta keterangan?" ungkapnya.

Sebelumnya, Anies menerbitkan Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 49 Tahun 2021 yang memerintahkan ajang Formula E sebagai kegiatan prioritas yang harus terselenggara pada 2022. Perhelatan Formula E di Jakarta semula dijadwalkan pada 6 Juni 2020 itu kemudian harus ditunda, karena pandemi Covid-19. Ajang balap mobil listrik itu ditargetkan berlangsung pada Juni 2022 bertepatan dengan ulang tahun DKI Jakarta.

Wakil Ketua Fraksi PSI Justin Adrian Untayana mempertanyakan pernyataan mengenai Formula E yang diselenggarakan tahun depan dapat mengembalikan kepercayaan investor dan menjadi penanda Jakarta bisa kembali ke keadaan normal. Justin mengatakan pemikiran yang lahir dari pertemuan 7 fraksi DPRD DKI Jakarta dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu kelewat sederhana.

"Ini pemikiran yang sepertinya kelewat kelewat sederhana. Mungkin karena kebanyakan makan lobster semalam," kata Justin, melalui keterangannya, Jumat (27/8).

Justin mengungkapkan sejumlah alasan mengapa Formula E tidak harus menjadi program prioritas Anies pada tahun depan. Ia mengatakan lebih baik pemerintah fokus pada akses air bersih yang saat ini baru menjangkau 60% penduduk Ibu Kota. "Itupun banyak kebocoran sehingga NRW (nonrevenue water) kita hampir separuh dari 60% itu," kata Justin.

Selain itu, ia mengatakan permasalahan lain yang perlu dibereskan yakni masalah penanggulangan banjir, sampah, kemacetan, polusi, ledakan penduduk, dan tata kota yang buruk. "Sudahlah, minimal fokus kerja pada hal-hal prioritas pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) awal yang dibuat Pak Gubernur sendiri, karena formula E sendiri tidak ada di RPJMD," kata Justin.

Belum lagi, kata ia, pandemi covid-19 yang belum usai membuat pemerintah juga perlu menaruh perhatian lebih.

"Varian covid-19 lain yang masih ada, masih terlalu banyak yang harus pemerintah harus urus," kata Justin. (OL-8)