Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
ANGGOTA Fraksi Partai Gerindra Syarif mengatakan usulan hak interpelasi Formula E yang digulirkan oleh Fraksi PDIP dan Fraksi PSI akan berakhir dengan kegagalan. Hal tersebut disebabkan, sudah tujuh fraksi yang tegas menolak hak interpelasi diajukan yakni Gerindra, PAN, Demokrat, Golkar, PKB-PPP, NasDem dan PKS,
"Iya boleh dikatakan begitu (jalan di tempat)," kata Syarif saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (15/9).
Menurut dia, pemicu hak interpelasi diusulkan oleh PDIP dan PSI karena dipicu oleh rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan pertanggungjawaban APBD DKI 2019.
Dalam LHP itu, BPK DKI mengeluarkan rekomendasi agar dilakukan kajian ulang, kemandirian pembiayaan, dan mitigasi pascapandemi.
Kajian tersebut belum diserahkan. Namun, Syarif menyebutkan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai BUMD yang ditugaskan untuk menyelenggarakan Formula E sudah menanggapi rekomendasi tersebut.
"Ketentuannya kan 60 hari setelah rekomendasi harus ditindaklanjuti. tindak lanjut sudah diserahkan dan sekarang tinggal studi kelayakan. Menanggapi rekomendasi kan 'saya akan melakukan mitigasi sesuai rekomendasi'," jelasnya.
Syarif menambahkan saat ini Jakpro masih melakukan studi kelayakan seperti yang direkomendasikan oleh BPK. (OL-4)
Fraksi DPRD PDIP Kota Tangerang berencana melakukan hak interpelasi kepada Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang Nurdin.
Ganjar mengajak partai koalisi pengusungnya di DPR serta koalisi pengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menggulirkan hak angket atau interpelasi
KETUA PBHI Julius Ibrani menilai kondisi saat ini sudah memenuhi syarat untuk pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi), bukan lagi sekadar interpelasi atau hak angket.
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) berpotensi menggunakan hak interpelasi dalam menyikapi dugaan intervensi Presiden Joko Widodo terhadap kasus KTP elektronik.
Jika DPRD DKI Jakarta ingin melaksanakan Interpelasi, pelaksanaanya harus segera dilakukan. Ia mengimbau jangan sampai hak interpelasi hanya nampak sebagai omong kosong politik.
Ia beralasan digulirkannya kembali interpelasi itu untuk membuka transparansi pengelolaan anggaran APBD soal Formula E Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved