Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, memutuskan menyetujui pengajuan rapat paripurna untuk memutuskan hak interpelasi Formula E.
Persetujuan tersebut diberikan oleh Pras, sapaan akrab Prasetyo, dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang berlangsung pagi ini di ruang serbaguna gedung DPRD DKI.
Pras dari PDI Perjuangan ini menjelaskan, persyaratan untuk mengagendakan rapat paripurna pengusulan hak interpelasi telah terpenuhi dengan adanya dua fraksi dan minimal 15 anggota dewan yang mengajukan.
Saat ini dua fraksi yang tetap teguh mendukung hak interpelasi Formula E, yakni PDI Perjuangan dan PSI. Keseluruh anggota kedua fraksi tersebut dengan total 33 orang pun membubuhkan tanda tangan dukungan hak interpelasi.
"Setelah rencana kerja usulan-usulan semua di Bamus sudah selesai. Ada usulan dari 2 fraksi. Karena di tata tertib dikatakan 15 orang sudah cukup untuk interpelasi, dijadwalkan lagi, disetujui," kata Pras, Senin (27/9).
Rapat paripurna pengusulan hak interpelasi tersebut akan digelar besok, Selasa (28/9). "Besok jam 10 pagi," ujarnya.
Rapat paripurna tersebut akan mengagendakan pengusulan hak interpelasi. Dibutuhkan persetujuan dari 50% + 1 orang anggota dewan agar hak interpelasi bisa bergulir. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, hak interpelasi Formula E gagal dilaksanakan.
Sebelumya, Fraksi PDIP dan PSI mengusulkan untuk menggulirkan hak interpelasi memprotes rencana penyelenggaraan Formula E tahun depan. Menurut anggota Fraksi PDIP, Ima Mahdiah, Formula E tidak patut dilakukan di masa pandemi covid-19 karena masyarakat banyak yang kesulitan ekonomi.
Ia meminta agar rencana itu dibatalkan dan anggarannya dialihkan untuk membantu memulihkan perekonomian masyarakat. Selain itu, bila Formula E dilakukan di masa pandemi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI telah memprediksikan adanya kerugian keuangan hingga ratusan miliar rupiah. (OL-13)
Baca Juga: INAYES: Formula E Bisa Menggerakkan Ekonomi Jakarta
Kepala Sekolah SMK 56 Jakarta, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, Ngadina mengatakan siswinya menjadi korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan guru seni budaya.
Seluruh fraksi di DPRD DKI Jakarta disebut telah sepakat agar sekolah gratis bisa diterapkan setidaknya pada 2025.
Semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan di sekolah negeri
Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu membuat terobosan dalam menuntaskan permasalahan macet dan banjir.
PARTAI NasDem diprediksi mendapatkan kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Rencana Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk membangun rumah pompa di Kali Sunter pada 2025 didukung DPRD DKI Jakarta.
Fraksi DPRD PDIP Kota Tangerang berencana melakukan hak interpelasi kepada Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang Nurdin.
Ganjar mengajak partai koalisi pengusungnya di DPR serta koalisi pengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menggulirkan hak angket atau interpelasi
KETUA PBHI Julius Ibrani menilai kondisi saat ini sudah memenuhi syarat untuk pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi), bukan lagi sekadar interpelasi atau hak angket.
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) berpotensi menggunakan hak interpelasi dalam menyikapi dugaan intervensi Presiden Joko Widodo terhadap kasus KTP elektronik.
Jika DPRD DKI Jakarta ingin melaksanakan Interpelasi, pelaksanaanya harus segera dilakukan. Ia mengimbau jangan sampai hak interpelasi hanya nampak sebagai omong kosong politik.
Ia beralasan digulirkannya kembali interpelasi itu untuk membuka transparansi pengelolaan anggaran APBD soal Formula E Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved