Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan Pemprov DKI tak pernah meminta kepada tujuh fraksi DPRD untuk menolak usulan hak interpelasi yang diajukan oleh Fraksi PDIP dan PSI dalam pertemuan pada Rabu (25/8) malam.
Sebelumnya, diketahui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wagub Ahmad Riza Patria, Sekda DKI Marullah Matali melakukan pertemuan makan malam dengan perwakilan tujuh fraksi yakni NasDem, Golkar, PKS, Gerindra, PAN, PKB-PPP, dan Demokrat di rumah dinas gubernur di Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (25/8) malam lalu.
"Tidak ada permintaan dari kami. Semua merupakan hak daripada teman-teman DPRD," kata pria yang akrab disapa Ariza itu di Jakarta, Minggu (29/8).
Politikus Partai Gerindra itu juga menegaskan, keputusan tujuh fraksi menolak interpelasi itu adalah keputusan masing-masing fraksi. Pihaknya tidak mengintervensi keputusan tujuh fraksi tersebut.
Baca juga : Ini yang Mendasari PDIP Ajukan Interpelasi soal Formula E
"Itu merupakan hak daripada teman anggota DPRD. Kami tidak mencampuri apalagi mengintervensi. Namun demikian kami berharap ada ruang untuk terus meningkatkan dialog, diskusi, bermusyawarah tanya jawab untuk sama-sama kita memastikan seluruh program-program dalam rangka pembangunan Jakarta yang lebih baik," ujarnya.
Di sisi lain, ia melanjutkan, pertemuan dengan perwakilan dari tujuh fraksi itu adalah bentuk silaturahmi dengan para anggota dewan. Silaturahmi informal ini memang dilakukan dengan tujuan mempererat sinergi antara eksekutif dengan legislatif.
"Kemarin itu cuman pertemuan silahturahmi biasa aja. Kami eksekutif dan legislatif selama ini selalu berkomunikasi dalam forum formal maupun informal. Silaturahmi secara kelompok atau dialog bersama-sama, bahkan orang per orang kami terus lakukan," tandasnya. (OL-7)
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
PRAKTISI hukum Taufik Basari mengatakan masa jabatan DPRD tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
Sebanyak 33 diorama yang ada di Museum Bajra Sandhi banyak menceritakan perjalanan masyarakat Bali, dari masa pra sejarah, penjajahan, hingga masa kemerdekaan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved