Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan Pemprov DKI tak pernah meminta kepada tujuh fraksi DPRD untuk menolak usulan hak interpelasi yang diajukan oleh Fraksi PDIP dan PSI dalam pertemuan pada Rabu (25/8) malam.
Sebelumnya, diketahui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wagub Ahmad Riza Patria, Sekda DKI Marullah Matali melakukan pertemuan makan malam dengan perwakilan tujuh fraksi yakni NasDem, Golkar, PKS, Gerindra, PAN, PKB-PPP, dan Demokrat di rumah dinas gubernur di Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (25/8) malam lalu.
"Tidak ada permintaan dari kami. Semua merupakan hak daripada teman-teman DPRD," kata pria yang akrab disapa Ariza itu di Jakarta, Minggu (29/8).
Politikus Partai Gerindra itu juga menegaskan, keputusan tujuh fraksi menolak interpelasi itu adalah keputusan masing-masing fraksi. Pihaknya tidak mengintervensi keputusan tujuh fraksi tersebut.
Baca juga : Ini yang Mendasari PDIP Ajukan Interpelasi soal Formula E
"Itu merupakan hak daripada teman anggota DPRD. Kami tidak mencampuri apalagi mengintervensi. Namun demikian kami berharap ada ruang untuk terus meningkatkan dialog, diskusi, bermusyawarah tanya jawab untuk sama-sama kita memastikan seluruh program-program dalam rangka pembangunan Jakarta yang lebih baik," ujarnya.
Di sisi lain, ia melanjutkan, pertemuan dengan perwakilan dari tujuh fraksi itu adalah bentuk silaturahmi dengan para anggota dewan. Silaturahmi informal ini memang dilakukan dengan tujuan mempererat sinergi antara eksekutif dengan legislatif.
"Kemarin itu cuman pertemuan silahturahmi biasa aja. Kami eksekutif dan legislatif selama ini selalu berkomunikasi dalam forum formal maupun informal. Silaturahmi secara kelompok atau dialog bersama-sama, bahkan orang per orang kami terus lakukan," tandasnya. (OL-7)
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
Pemprov DKI menggelar penanaman ribuan mangrove.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved