Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan Pemprov DKI tak pernah meminta kepada tujuh fraksi DPRD untuk menolak usulan hak interpelasi yang diajukan oleh Fraksi PDIP dan PSI dalam pertemuan pada Rabu (25/8) malam.
Sebelumnya, diketahui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wagub Ahmad Riza Patria, Sekda DKI Marullah Matali melakukan pertemuan makan malam dengan perwakilan tujuh fraksi yakni NasDem, Golkar, PKS, Gerindra, PAN, PKB-PPP, dan Demokrat di rumah dinas gubernur di Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (25/8) malam lalu.
"Tidak ada permintaan dari kami. Semua merupakan hak daripada teman-teman DPRD," kata pria yang akrab disapa Ariza itu di Jakarta, Minggu (29/8).
Politikus Partai Gerindra itu juga menegaskan, keputusan tujuh fraksi menolak interpelasi itu adalah keputusan masing-masing fraksi. Pihaknya tidak mengintervensi keputusan tujuh fraksi tersebut.
Baca juga : Ini yang Mendasari PDIP Ajukan Interpelasi soal Formula E
"Itu merupakan hak daripada teman anggota DPRD. Kami tidak mencampuri apalagi mengintervensi. Namun demikian kami berharap ada ruang untuk terus meningkatkan dialog, diskusi, bermusyawarah tanya jawab untuk sama-sama kita memastikan seluruh program-program dalam rangka pembangunan Jakarta yang lebih baik," ujarnya.
Di sisi lain, ia melanjutkan, pertemuan dengan perwakilan dari tujuh fraksi itu adalah bentuk silaturahmi dengan para anggota dewan. Silaturahmi informal ini memang dilakukan dengan tujuan mempererat sinergi antara eksekutif dengan legislatif.
"Kemarin itu cuman pertemuan silahturahmi biasa aja. Kami eksekutif dan legislatif selama ini selalu berkomunikasi dalam forum formal maupun informal. Silaturahmi secara kelompok atau dialog bersama-sama, bahkan orang per orang kami terus lakukan," tandasnya. (OL-7)
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta menyatakan komitmen penuh untuk memperkuat ekosistem olahraga sepak bola putri.
Bank Jakarta resmi mendukung Pelita Jaya Jakarta sebagai sponsor di musim Indonesian Basketball League (IBL) 2026.
Gubernur DKI Jakarta pastikan stok pangan aman, harga terkendali, dan pasokan gas LPG siap jelang Ramadan dan Idulfitri 2026.
Pemprov DKI juga mulai mengandalkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Terkait dukungan anggaran, politisi yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi D mendukung segala kajian dan rencana yang memiliki dampak positif untuk masyarakat luas.
Skema kerja sama dengan pengembang di sepanjang trase akan mempermudah pengembangan MRT, terutama dalam pengelolaan TOD dan pembiayaan proyek.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved