PKS Sindir PDI-P dan PSI Interpelasi Formula E Ganggu Hubungan Anies dan DPRD

ANGGOTA Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, menyayangkan langkah anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI mengajukan hak interpelasi penyelenggaraan Formula E. Menurut dia, pengajuan hak interpelasi ini akan mengganggu hubungan harmonis antara Pemprov DKI dan DPRD DKI.

“Saya kira ini dampaknya pada hubungan legislatif dan eksekutif menjadi kurang harmonis. Sedikit banyak ini pasti akan berpengaruh,” ujar Abdul, di Jakarta, Jumat (27/8).

Dengan hak interpelasi ini, menurut Abdul, seolah-olah Gubernur DKI, Anies Baswedan, dan jajaran sangat tertutup dan tidak transparan. Padahal Anies dan jajaran sangat terbuka dan siap berdiskusi.

“Saya kira Gubernur Anies masih open kok. Saya kalau WA dijawab, mau ketemu anytime terbuka. Ya kenapa tidak pakai cara-cara seperti ini, karena kan kalau pakai cara interpelasi ini kan seolah-olah ada gap yang besar antara eksekutif dan legislatif, sehingga informasi yang kita butuhkan tidak diterima sepenuhnya,” kata Abdul.

Menurut dia, masih banyak cara untuk meminta penjelasan Anies terkait penyelenggaraan Formula E. “Konsekuensi hukumnya kalau interpelasi kan ini sudah enggak mungkin lagi kita dapatkan informasi dari Pemprov DKI secara baik-baik,” ujar Abdul.

Diketahui, sebanyak 33 anggota DPRD DKI resmi mengajukan hak interpelasi. “Kami dari PDIP maupun dari PSI hari ini menyerahkan tanda tangan untuk memberikan sebuah hak interpelasi kepada saudara Gubernur,” ujar anggota DPRD dari fraksi PDIP, Rasyidi, di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (26/8).

Rasyidi mengatakan, interpelasi merupakan hak anggota dewan untuk mempertanyakan kebijakan eksekutif yang berdampak luas bagi masyarakat. Menurut dia, sah-sah saja jika anggota dewan bertanya kepada Anies. (OL-8)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Polycarpus