PDI-P: Kalau Anies Fokus Urus Pandemi, Formula E harus Dikesampingkan

FRAKSI PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mempertanyakan konsistensi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menangani pandemi covid-19. Pasalnya, Anies berkukuh tetap menggelar ajang balap Formula E di Jakarta pada Juni 2022. Padahal, ajang balapan tersebut menyedot anggaran sangat besar.

Hal itu dikatakan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono untuk menanggapi pernyataan Anies dalam acara makan malam bersama pimpinan tujuh fraksi, Kamis (26/8). Ketujuh fraksi tersebut meliputi Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, Nasdem, Golkar dan PKB-PPP

Anies mengundang mereka seusai 33 anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan dan PSI menggulirkan hak interpelasi. Kepada pimpinan fraksi, kata Gembong, Anies mengaku tengah konsentrasi terhadap penanganan Covid-19, bukan persoalan hak interpelasi Formula E.

“Kalau pernyataan itu tulus konsentrasi penanganan Covid-19, tentunya mengeyampingkan program lain yang tidak mendesak yaitu gelaran Formula E,” kata Gembong pada Sabtu (28/8).

Ia menambahkan, alokasi dana Formula E yang hampir mencapai Rp1 triliun seyogianya dapat dipakai untuk membantu perekonomian warga yang terkena dampak pandemi covid-19.

Ia menilai, pernyataan Anies tentang fokus terhadap pandemi justru bertolak belakang dengan rencananya menggelar Formula E. Gembong menegaskan, Fraksi PDIP dan Fraksi PSI menggulirkan hak interpelasi agar Anies fokus pada penanganan dan penanggulangan Covid-19. 

Melalui hak interpelasi, ia berharap DPRD mendapatkan penjelasan utuh dari Anies terkait rencananya menggelar Formula E ketika pandemi covid-19 masih jauh dari selesai.

“Kami yang mengajukan hak interpelasi ini mendorong kepada Pak Anies untuk fokus penanganan Covid-19, bukan menggelar Formula E,” ujar Gembong.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak ambil pusing dengan niat 33 anggota DPRD DKI Jakarta yang mengajukan hak interpelasi soal Formula E Juni. Ia menilai hak interpelasi merupakan hak yang melekat pada anggota legislatif.
Anies mengatakan, sebagai pihak eksekutif pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri urusan internal legislatif.

“Itu hak dewan dan diproses di dewan, jadi itu adalah sesuatu yang memang menempel pada anggota DPRD. Biarkan itu berjalan, diproses di internal dewan,” kata Anies usai meresmikan Masjid At-Tabayyun di Komplek Taman Villa Meruya, Kembangan, Jakarta Barat, Jumat (27/8).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2014-2016 itu menegaskan, proses hak interpelasi tidak menyita perhatiannya memimpin Ibu Kota. Justru Anies tetap berkomitmen menangani dan menanggulangi pandemi Covid-19. “Ini (interpelasi) persoalan yang tidak menyita perhatian kami sama sekali, justru malah kami lebih fokus menangani Covid-19,” pungkasnya.

Adapun Penasihat Fraksi Partai Gerindra, M Taufik mengatakan, sebanyak mengatakan 73 anggota dewan tidak setuju interpelasi itu. Mereka lebih memilih untuk membantu Anies dan jajarannya dalam menangani pandemi Covid-19. Kesepakatan ini merupakan salah satu poin penting dari hasil pertemuan Anies dengan tujuh fraksi. "Rakyat butuh pandemi selesai supaya ekonomi bisa berjalan. Saya kira lebih pada kerja untuk masyarakat,” ungkapnya. (Ant/OL-8)