Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
FRAKSI PDIP santai dalam menanggapi sepak terjang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam berusaha untuk menjegal interpelasi bergulir di DPRD. Sepak terjang yang dimaksud adalah langkah Anies yang melakukan konsolidasi dengan makan malam bersama perwakilan dari tujuh fraksi partai di DPRD DKI Jakarta di luar PDIP dan PSI pada Kamis (26/8) malam.
Ketua Fraksi PDIP, Gembong Warsono, mengatakan, seharusnya Anies dan fraksi-fraksi pendukungnya santai saja dalam menghadapi langkah interpelasi yang diajukan oleh PDIP dan PSI. Langkah Anies yang langsung berkonsolidasi tersebut menunjukkan bahwa ada kepanikan jika interpelasi jadi bergulir.
"Cuman pertanyaannya kenapa baru sekarang. Sudah 4 tahun baru sekali dilakukan. Itu pertama. Kedua, kenapa bersamaan dengan ketika saya dan PSI mengajukan interpelasi," ungkap Gembong saat dihubungi, Jumat (26/8).
Ia pun menilai seharusnya Anies tak perlu panik menghadapi usulan interpelasi. Interpelasi adalah hak bertanya anggota dewan. Interpelasi bukan digunakan sebagai alat untuk menghukum gubernur melainkan untuk meminta penjelasan terkait suatu kebijakan.
Baca juga: NasDem: Interpelasi Formula-e Kental Kepentingan Politis
"Saya katakan tujuh fraksi itu saya kategorikan koalisi galau. Kenapa saya katakan galau, masa dua fraksi mau tanya mereka sudah galau ngapain sih Orang kita tanya mereka jawab kan selesai. Kan cuman itu, itu (interpelasi) hak anggota dewan paling rendah, hak bertanya. Implikasinya paling rekomendasi kan. Jadi sebetulnya nggak perlu dikhawatirkan, nggak perlu. Biasa saja, tidak ada yang luar biasa," ujar Gembong.
"Ya tujuh fraksi itu sebenarnya sudah 'interpelasi' duluan. Kan interpelasi itu bertanya dan mereka sudah bertanya duluan," lanjutnya.
Di sisi lain, PDIP dan PSI tak diundang dalam pertemuan tersebut. Gembong pun menegaskan tak mempersalahkan konsolidasi dengan politik makan bareng yang dilakukan Anies untuk menggagalkan hak interpelasi.
"Saya mengapresiasi, itu kan silaturahim tentunya diajarkan oleh agama. Jadi saya mengapresiasi silaturahim yang dibangun oleh Pak Anies tadi malam, bagi saya itu hal yang positif," kata anggota Komisi A itu. (OL-4)
Target Penataan Kawasan Kumuh Rampung Tahun ini
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung memastikan tidak ada korban jiwa maupun kerusakan di Jakarta akibat gempa bumi bermagnitudo 4,9 yang berpusat di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (20/8)
JTTM digelar untuk mempromosikan pariwisata Indonesia, khususnya Jakarta, sebagai pintu gerbang menuju destinasi wisata domestik dan internasional.
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat kerja bersama eksekutif.
Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin menerima audiensi Kaukus Muda Betawi di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Pansus Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan DPRD Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar rapat bersama eksekutif.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap alasan menunjuk juru bicara eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai komisaris di BUMD PT Jakpro.
MANTAN Gubernur Jakarta, Anies Baswedan menemui mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong di Rutan Cipinang pada Jumat (1/8).
MANTAN gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyoroti masih lemahnya meritokrasi, pengisian jabatan masih dilakukan berdasarkan kedekatan atau koneksi bukan kompetensi
Tom Lembong dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Dia menuturkan Presiden Prabowo selama hampir sembilan bulan masa jabatannya telah hadir dalam sejumlah forum penting internasional.
Anies Baswedan, eks Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno serta dua eks pimpinan KPK Laode M Syarif dan Saut Situmorang, Refly Harun hadir di sidang pleidoi Tom Lembong
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved