Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
PERNYATAAN Presiden Joko Widodo yang setuju pemilihan gubernur DKI Jakarta tetap dilakukan secara demokratis (pilkada) disambut baik. Pernyataan itu wujud respons presiden
Presiden Jokowi menegaskan Pemerintah ingin Gubernur DKI Jakarta dipilih langsung oleh rakyat.
RANCANGAN Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dinilai menjadi upaya pemerintah dalam cawe-cawe Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Niat tersebut sangat mudah terbaca.
PERKUMPULAN untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mencium bau amis dari klausul soal pemilihan gubernur Jakarta dipilih presiden.
Direncanakan untuk Fase 1 Stage 1 Tomang-Medan Satria akan diresmikan pembangunannya pada Agustus tahun depan.
Penunjukan gubernur Jakarta oleh presiden di Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) merupakan wujud upaya melakukan sentralisasi kekuasaan
WAKIL Ketua Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi, Zainuddin atau Haji Oding mengatakan tidak ambil pusing dengan adanya penolakan penunjukan langsung Gubernur DKI Jakarta oleh presiden
WAKIL Ketua Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi Zainuddin atau Haji Oding telah mengusulkan Gubernur DKI Jakarta ditunjuk oleh presiden atau tanpa pemilihan kepala daerah (pIlkada)
Ada skenario besar dibalik aturan penunjukan gubernur dan wakil gubernur Jakarta dipilih presiden.
Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menilai ironis jika Gubernur Jakarta harus dipilih presiden.
Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Betawi Riano P. Ahmad berencana mengirim surat resmi ke Badan Legislasi DPR RI untuk meminta pertemuan khusus.
KETUA Umum Partai NasDem, Surya Paloh, berharap para perumus draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) terketuk nuraninya.
Anggota Komisi III DPR dari NasDem, Taufik Basari, partainya memperjuangkan pemilihan secara langsung oleh warga Jakarta juga dilakukan hingga ke tahap kotamadya atau Wali Kota.
Mendgari menegaskan pemerintah ingin pemilihan Gubernur DKI Jakarta melalui Pilkada dan bukan ditunjuk langsung presiden.
NasDem menilai penunjukan Gubernur DKI Jakarta secara langsung oleh presiden disebut sebagai tanda mematikan demokrasi.
Surya Paloh memerintahkan Fraksi Partai Nasdem menolak RUU DKJ terkait mekanisme pemilihan Gubernur DKI.
PDIP kritik rencana penunjukan langsung gubernur dan wakil gubernur Jakarta
Akan terjadi ketidakjelasan sistem bila Jakarta dijadikan provinsi administratif dengan penunjukan gubernur dan wakil gubernur secara langsung.
Nadia Yulianda menilai pernyataan Heru itu justru masuk di akal sehingga para birokrat DKI Jakarta dapat bekerja secara profesional dalam mengemban pelayanan publik di masyarakat.
"Kegiatan ini juga dilakukan untuk mendukung upaya penghijauan kawasan, serta tercapainya net zero emission pada 2060 di Jakarta."
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved