Tolak Gubernur Jakarta Diangkat Presiden, Bamus Betawi Bersurat ke Baleg DPR

KETUA Badan Musyawarah (Bamus) Betawi Riano P. Ahmad berencana mengirim surat resmi ke Badan Legislasi DPR RI untuk meminta pertemuan khusus. Ia ingin menyampaikan aspirasi agar dihapusnya pasal dalam rancangan revisi Undang-undang No 29 tahun 2007 tentang DKI Jakarta yang menyebutkan gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk presiden.

"Tentunya kami akan sampaikan usulan ini secara resmi. Kami akan mengirimkan surat kepada Baleg DPR RI," ungkap Riano saat dihubungi, Kamis (7/12).

Ia pun berharap Baleg DPR RI mau menerima aspirasinya. Ditambah lagi, sudah ada tiga fraksi yang menolak tegas pasal tersebut yakni Fraksi Partai NasDem, Fraksi PKS, dan juga Fraksi PKB.

Baca juga: Mendagri : Pemerintah Ingin Gubernur DKI Tetap Dipilih, Bukan Ditunjuk Presiden

"Sudah ada tiga setahu saya yang menentang RUU tersebut khususnya di pasal yang menyebut pengangkatan gubernur dan wakil gubernur oleh presiden," jelasnya.

Menurut dia, lebih baik pasal itu diubah menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta dipilih rakyat secara demokrasi sesuai mekanisme pemilu. Ia pun berharap perubahannya dapat dilakukan sebelum RUU itu disahkan. Sehingga, masyarakat tidak perlu mengambil langkah 'judicial review' ke Mahkamah Konstitusi.

Baca juga: Partai NasDem: Gubernur DKI Jakarta Ditunjuk Presiden Kematian Demokrasi

Menurut dia, jika gubernur dan wakil gubernur Jakarta dipilih oleh presiden hanya akan mengkebiri hak politik warga Jakarta dan bertentangan dengan demokrasi yang sudah dibangun oleh Indonesia sejak era reformasi.

Ia mencontohkan saat ini demokrasi di Jakarta sudah sangat baik dan dinamis melalui ketua RT, RW, bahkan LMK yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan langsung. Karena itu, ia menilai ada kemunduran demokrasi bila untuk level pimpinan yang paling tinggi di sebuah provinsi justru dipilih oleh presiden.

"Di RW yang cakupannya lokal hanya mngurusi beberapa warga saja sudah dilakukan pemilihan demokrasi. Loh kok sekarang kepala daerahnya mau ditunjuk. Saya sangat menyayangkan hal itu. Semoga usulan mengenai ditunjuk kepala daerah ini bisa dihapus atau di-drop dan dikembalikan seperti semula kepala daerah bisa dipilih secara pemilu," kata Riano. (Z-10)