Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI XII DPR mengapresiasi ketegasan Presiden Prabowo Subianto menangani polemik gas elpiji 3 kg
Pakar ekonomi Profesor Hamid Paddu menilai penjualan elpiji 3 kg secara langsung oleh pangkalan resmi dapat mencegah spekulan memanfaatkan bahan bakar gas bersubsidi tersebut.
Gas Elpiji 3 kg merupakan bahan bakar utama bagi banyak rumah tangga dan usaha kecil di Indonesia. Namun, mendapatkan LPG dengan harga resmi kini kali menjadi tantangan
POLRI mengungkap ada penurunan suplai atau persediaan gas elpiji 3 kg di agen-agen. Hal ini diketahui usai Satgas Pangan Polri melakukan pengecekan ke lokasi.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya, menilai pemerintah kurang jeli dalam menerapkan kebijakan distribusi gas yang hanya sampai di tingkat pangkalan.
Namun ia menyayangkan, dengan HET relatif rendah tersebut justru dimanfaatkan oleh daerah penyangga.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto, pengecer akan dialihkan menjadi subpangkalan elpiji 3 kg.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta Hari Nugroho meminta masyarakat tidak melakukan panic buying gas elpiji 3 kg.
Bahlil Lahadalia menyatakan pengecer elpiji 3 kg dapat kembali beroperasi mulai Selasa (4/2) ini. Namun, mereka harus berganti nama menjadi subpangkalan.
Maka dari itu, Presiden Prabowo mengambil langkah pengecer berjualan kembali.
Ia memastikan bahwa sebagai subpangkalan, pengecer tetap dapat melakukan pembelian di pangkalan.
Pedagang eceran masih bisa membeli gas elpiji 3 kg dari pangkalan dan menjualnya kepada masyarakat.
Mekanisme baru penjualan gas elpiji 3 kg ternyata menambah masalah di kehidupan masyarakat. Bukannya membuat praktis dan menurunkan harga, skema itu malah bikin masyarakat merugi.
POLDA Metro Jaya membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mengawasi distribusi gas elpiji 3 kg. Hal ini dilakukan seusai terjadi kelangkaan di sejumlah daerah.
Hari menjelaskan, panic buying terjadi karena peraturan larangan warung dan pengecer menjual gas melon
Maka itu, lanjut dia, pemerintah harus bisa terbuka dan mampu mengedukasi mengenai mekanisme yang dilakukan agen resmi demi berjalannya kebijakan yang tercipta.
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi telah menyiapkan sistem informasi untuk memudahkan masyarakat menemukan pangkalan yang menjual gas elpiji 3 kg terdekat.
Pascapenetapan kebijakan pembelian gas elpiji 3 kg dilayani di pangkalan resmi, Pertamina menyiapkan akses link titik pangkalan terdekat dan puluhan ribu pangkalan gas subsidi.
Penerapan pembatasan pembelian gas elpiji 3 kg bisa mencontoh dari penerapan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yakni Pertalite.
ISTANA buka suara ihwal kebijakan yang mewajibkan pengecer gas elpiji 3 kilogram (kg) mendaftar sebagai pangkalan resmi mulai 1 Februari.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved