Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
Nova menyayangkan penebangan 190 pohon yang kadung dilakukan Pemprov DKI Jakarta.
Riza bersama dengan Nurmansjah Lubis dari Partai keadilan Sejahtera (PKS) dicalonkan jadi pendamping Anies Baswedan memimpin Jakarta
Sebanyak 14 anggota DPRD periode 2009-2014 dan 2014-2019 Provinsi Sumatra Utara (Sumut) ditetapkan sebagai tersangka korupsi, Kamis (30/1).
Partai Gerindra mendukung fit and proper test Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta. Padahal sebelumnya mereka berpendapat proses tersebut tidak perlu dilakukan.
Pihaknya berpesan wakil gubernur Jakarta nantinya harus bisa bekerja sama dengan gubernur sehingga mendapat dukungan dari masyarakat.
Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik menyebut dua cawagub yang diajukan tidak perlu menjalankan uji kepatutan dan kelayan mengingat keduanya sudah mumpuni di bidang masing-masing.
Jika dilanjutkan tanpa adanya izin, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menegaskan akan membawa kasus itu ke ranah hukum.
Prasetyo menyampaikan apa yang ia lihat dalam sidak ke kawasan selatan Monas pada Senin (27/1), tidak ada ruang untuk resapan air.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, menilai langkah Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan, terkait proyek revitalisasi Monas adalah kebohongan publik.
Menurut Prasetio, kawasan Monas merupakan daerah ring satu pemerintahan yang menjadi ruang hijau berdasarkan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah DKI.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan tiga rumah sakit rujukan untuk pasien yang diduga terinfeksi virus korona baru (2019-nCOV).
Menurutnya, penunjukan itu membuktikan Anies telah melakukan maladministrasi dalam penunjukan pimpinan transportasi andalan warga ibu kota itu.
"Belum ada (komunikasi). Kedua partai pengusung belum menjalin komunikasi politik dengan PDI Perjuangan," terang Gembong
Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Juaini Yusuf mengungkapkan sebanyak 31 pompa sedang diperbaiki dari total 478 pompa.
Tatib yang merupakan hasil kerja pansus terdahulu menurutnya akan ada sedikit perubahan setelah dievaluasi Menteri Dalam Negeri.
DPRD menilai Pemprov DKI melanggar aturan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Pemprov DKI masih mencermati Kepres 25/1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Menyusul permintaan moratorium revitalisasi Monas dari DPRD.
Seharusnya kontraktor yang mengerjakan revitalisasi Monas harus memiliki track record yang baik dan mumpuni
DPRD DKI Jakarta meminta proyek revitalisasi Monumen Nasional dihentikan sementara. Pasalnya, Pemprov DKI Jakarta belum mendapatkan izin dari Kementerian Sekretariat Negara.
"Kriteria pemberian apresiasi itu tidak ada di peraturan gubernur. Jadi diduga proses pemberian adikarya itu yang sudah sempat diberikan dan dicabut itu akal-akalan SKPD."
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved