Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
JURU Bicara Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Fathul Bari, menilai calon wakil gubernur DKI Jakarta dari Gerindra Riza Patria tidak layak maju dalam pemilihan karena tidak memenuhi persyaratan administrasi.
Ia mengatakan surat pengunduran diri Riza sebagai anggota DPR RI belum ditandatangani Presiden Joko Widodo.
Menurut Bari, berdasarkan pasal 240 UU No 17 tahun 2014 tentang MD3 menyebutkan tentang anggota DPR yang mengundurkan diri sebagaimana diatur dalam pasal 239 ayat (1) huruf b diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPR dengan tembusan kepada Presiden.
"Sedangkan hingga saat ini, Riza Patria belum menyampaikan berkas persyaratan tersebut. Oleh karena itu, kami meminta DPRD DKI Jakarta untuk lebih tegas dalam menegakkan aturan yang ada," kata Bari dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (19/3).
Baca juga: Gerindra: Riza Patria Sosok Berpengalaman
Kemudian, ia juga mengatakan dalam Peraturan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta Pasal 44 ayat (2) huruf l dan Undang - Undang No 17 tahun 2014 tentang MD3 pasal 240, maka hanya Presiden yang mempunyai kewenangan untuk meresmikan pemberhentian anggota DPR RI.
Dalam kondisi itu, sebut Bari, sekalipun Riza tidak memenuhi persyaratan sebagai Cawagub, tapi proses harus terus berjalan, walaupun hanya dengan satu calon.
Hal itu katanya, tertuang dalam Peraturan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta Pasal 45 huruf c. (OL-4)
Sehingga dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan kualitas hidup masyarakat DKI Jakarta.
Ia menilai, peran DPRD terkait fungsi pengawasan kepada jajaran eksekutif kurang efektif. Pasalnya, saat ini penilaian hanya tertumpu pada penyerapan anggaran.
Kepala Dinas PUPR OKU Nopriansyah menawarkan sembilan proyek kepada Fauzi dan Ahmad Sugeng Santoso. Proyek tersebut mencakup komitmen fee 22%.
Anggota DPRD dari PDIP juga harus bisa melakukan advokasi pada kepentingan-kepentingan rakyat.
Tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP tidak memiliki asas kebermanfaatan dan hanya membuat gaduh.
Kejadian pemadaman listrik itu bertepatan dengan Penampahan Hari Raya Kuningan, ketika umat Hindu di Bali harus menyelesaikan perlengkapan persembahyangan di keesokan harinya.
Wibi mengimbau kepada seluruh warga yang nantinya memanfaatkan CFN agar tertib dan menjaga lingkungan saat kegiatan berlangsung.
JFF 2025 juga menjadi tonggak menuju perayaan 500 tahun Jakarta, sekaligus bagian dari upaya mewujudkan salah satu dari 20 kota global terdepan.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengevakuasi seorang anak yang diduga disiksa oleh orangtuanya di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Rabu (11/6).
Kurban Fest 2025 merupakan bagian dari rangkaian program distribusi kurban yang digelar Baznas (Bazis) DKI Jakarta.
Ide tersebut muncul karena melihat ada warga yang kurang mampu perlu membayar biaya steril di Puskeswan Ragunan, Jakarta Selatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved