Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
JURU Bicara Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Fathul Bari, menilai calon wakil gubernur DKI Jakarta dari Gerindra Riza Patria tidak layak maju dalam pemilihan karena tidak memenuhi persyaratan administrasi.
Ia mengatakan surat pengunduran diri Riza sebagai anggota DPR RI belum ditandatangani Presiden Joko Widodo.
Menurut Bari, berdasarkan pasal 240 UU No 17 tahun 2014 tentang MD3 menyebutkan tentang anggota DPR yang mengundurkan diri sebagaimana diatur dalam pasal 239 ayat (1) huruf b diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPR dengan tembusan kepada Presiden.
"Sedangkan hingga saat ini, Riza Patria belum menyampaikan berkas persyaratan tersebut. Oleh karena itu, kami meminta DPRD DKI Jakarta untuk lebih tegas dalam menegakkan aturan yang ada," kata Bari dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (19/3).
Baca juga: Gerindra: Riza Patria Sosok Berpengalaman
Kemudian, ia juga mengatakan dalam Peraturan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta Pasal 44 ayat (2) huruf l dan Undang - Undang No 17 tahun 2014 tentang MD3 pasal 240, maka hanya Presiden yang mempunyai kewenangan untuk meresmikan pemberhentian anggota DPR RI.
Dalam kondisi itu, sebut Bari, sekalipun Riza tidak memenuhi persyaratan sebagai Cawagub, tapi proses harus terus berjalan, walaupun hanya dengan satu calon.
Hal itu katanya, tertuang dalam Peraturan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta Pasal 45 huruf c. (OL-4)
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota. D sisi lain, inovasi pun perlu kajian matang agar tidak mandek di tengah jalan.
Fenomena ini berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum berupa banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Jakarta
Sapto mengatakan, awalnya pihak berusaha menghubungi pemilik rumah namun tak membuahkan hasil. Begitu pula kepada para penyewa sebelumnya yang juga tidak kooperatif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved