Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjutak membenarkan ada anggota dewan yang diduga atau suspect tertular Covid-19.
"Betul. Dia sedang diperiksa. Bukan dari komisi B, tapi sebagian besar dari kita sudah kontak dengannya. Sekarang sedang menunggu hasil lab," kata Gilbert saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin (16/3).
Baca juga: Cegah Penyebaran Covid-19, Lockdown Jadi Salah Satu Opsi
Anggota dewan itu, kata Gilbert, diduga tertular Covid-19 usai kegiatan kunjungan kerja dari Pulau Baru, Jambi beberapa waktu lalu. Saat ini, DPRD DKI masih menunggu hasil pemeriksaan anggota dewan tersebut. Hasil test tersebut berdampak pada kerja DPRD DKI.
"Kami masih menunggu hasil labnya. Kalau negatif kita masuk segera. Kalau positif, bisa jadi dua minggu sesuai protokol, self isolation," ujar Gilbert.
Hari ini direncanakan anggota DPRD dari Komisi B dan E bakal mengadakan rapat kerja. Namun, hal itu dibatalkan semua lantaran ada anggota dewan yang jadi suspect Covid-19.
"Kalau masuk terus, takut makin banyak yang tertular, kalau tidak diisolasi," tandas Gilbert. (OL-14)
Landasan hukum untuk menindak tegas fenomena ini sudah ada, yaitu Instruksi Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
Kebijakan hanya akan berhasil jika diterjemahkan secara nyata di tingkat kota dan komunitas.
perempuan di Jakarta masih terjebak dalam ketidakpastian. Mulai dari pencarian kerja, dunia akademik, hingga kehidupan sehari-hari.
Menjadi bagian dari perjalanan panjang bangsa, BUMD ini menanamkan pondasi bagi masa depan kota dan warganya.
DINAS Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan Kirab Bendera Pusaka dalam rangka Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera Pusaka pada HUT ke-80 RI
Fitroh menyebut KPK menangkap pejabat badan usaha milik negara (BUMN), dalam OTT ini. Nama lengkapnya masih dirahasiakan, saat ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved