Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
DPRD Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, akan membatasi berbagai kegiatan kedinasan yang sifatnya studi banding ke luar daerah. Kebijakan itu merupakan langkah konkret sebagai bagian mencegah penyebaran virus korona (Covid-19).
Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Ganjar Ramadhan, secara kewilayah, mewabahnya korona saat ini jadi bahasan serius Pemkab Cianjur bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Karena itu, perlu diambil langkah-langkah strategis dari semua elemen untuk bersama-sama mencegah penyebarannya.
"Kami sikapi serius juga imbauan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten. Berbagai rencana kerja yang sudah diagendakan seperti studi banding atau kunjungan ke luar daerah, pasti akan kami batasi," kata Ganjar kepada Media Indonesia, Selasa (17/3).
Di lingkungan DPRD sendiri, lanjut Ganjar, akan diupayakan sesegera mungkin tersedia hand sanitizer serta alat pengukur suhu tubuh (thermal scanner).Kepada para wakil rakyat, staf di kesekretariatan, maupun tamu yang datang ke Gedung DPRD nantinya diharuskan membersihkan tangan dan melalui pengecekan suhu tubuh.
"Ini penting sebagai antisipasi kesiapsiagaan dini menangkal penyebaran korona," tandasnya.
Upaya antisipasi pencegahan Covid-19 sudah diberlakukan di Polres Cianjur. Setiap hari, semua anggota termasuk pengunjung ke Mako Polres Cianjur harus melalui pemeriksaan suhu tubuh yang dilakukan Corona Response Team (CRT) bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat.
"Kami juga menyiapkan hand sanitizer untuk mencuci tangan," kata Kapolres.
baca juga: Delapan Orang Berstatus ODP Korona di NTT
Cianjur Ajun Komisaris Besar Juang Andi Priyanto didampingi Paur Kesehatan Polres Cianjur Bripka Soleh, Selasa (17/3). Polres Cianjur juga sudah menyiapkan posko siaga yang siap melayani masyarakat selama 24 jam. Terdapat juga tim khusus yang dilengkapi peralatan alat pelindung diri (ADP) yang sewaktu-waktu akan merespons cepat seandainya terdapat warga diduga terpapar Covid-19.
"Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi, silakan bisa datang ke posko di Mako Polres Cianjur," tandasnya. (OL-3)
Landasan hukum untuk menindak tegas fenomena ini sudah ada, yaitu Instruksi Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
PASCAPANDEMI, penggunaan masker saat ini mungkin sudah tidak menjadi kewajiban. Namun demikian, penggunaan masker nyatanya menjadi salah satu benda penting untuk melindungi diri.
Pengurus IDI, Iqbal Mochtar menilai bahwa kekhawatiran masyarakat terhadap vaksin berbasis Messenger Ribonucleic Acid (mRNA) untuk covid-19 merupakan hal yang wajar.
Teknologi vaksin mRNA, yang pernah menyelamatkan dunia dari pandemi covid-19, kini menghadapi ancaman.
Menteri Kesahatan AS Robert F. Kennedy Jr. membuat gebrakan besar dengan mencabut kontrak dan membatalkan pendanaan proyek vaksin berbasis teknologi mRNA, termasuk untuk covid-19.
PEMERINTAH Amerika Serikat membekukan dana sebesar 500 juta dolar AS yang dialokasikan untuk proyek vaksin mRNA produksi produsen bioteknologi CureVac dan mitranya, Ginkgo Bioworks.
Stratus (XFG), varian COVID-19 baru yang kini dominan di Indonesia, masuk daftar VOM WHO. Simak 5 hal penting menurut Prof. Tjandra Yoga Aditama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved