Berita Terbaru Dpr Ri Hari Ini

Muhammadiyah Minta DPR Hentikan Revisi UU Pilkada

Melihat dinamika kemarahan publik,  sudah seharusnya DPR tidak berseberangan, berbeda, dan menyalahi putusan MK

Ratusan Mahasiswa Bandung Turun ke Jalan Kawal Putusan MK

Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Bandung, Jawa Barat, bersama dengan masyarakat, melakukan aksi demonstrasi di kantor DPRD Jawa Barat, Kamis (22/8) siang.

Guru Besar Universitas Indonesia: Indonesia dalam Bahaya Otoritarianisme

DGB UI meminta semua pihak mencermati beberapa hal. Pertama, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat bagi semua, termasuk semua lembaga negara.

Ketidakhadiran di Paripurna Bentuk 'Boikot' Anggota DPR

Sebagai anggota DPR Luqman memutuskan tidak hadir pada Rapat Paripurna DPR RI yang digelar hari ini dengan agenda pengambilan keputusan untuk mengesahkan RUU Pilkada.

Dewan Guru Besar Universitas Indonesia Sebut DPR Khianati Konstitusi

Dewan Guru Besar Universitas Indonesia menyebut DPR RI secara arogan dan vulgar mempertontonkan pengkhianatan mereka terhadap konstitusi.

PP Muhammadiyah Sebut DPR Seharusnya Jadi Teladan dan Mematuhi UU

DPR sebagai pilar legislatif hendaknya menghormati setinggi-tingginya lembaga yudikatif, termasuk Mahkamah Konstitusi

Penggunaan Belanja Lain-Lain Akan Dibahas Banggar DPR

Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan membahas perihal alokasi belanja lain-lain dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang diusulkan pemerintah.

20 September, Perjuangan Terakhir Legislasi RUU PPRT di Periode 2019-2024

Berhentinya proses legislasi di meja pimpinan DPR RI harus menjadi perhatian masyarakat sehingga mandeknya proses legislasi bisa membuka mata semua orang.

Abaikan Kepentingan Perempuan, DPR Punya Catatan Buruk Legislasi termasuk RUU PPRT

Eksekutif dan legislatif lebih mengutamakan isu lain sehingga isu terkait perlindungan kepada perempuan jarang terbaca.

Langkah DPR Enyahkan Putusan MK Dinilai Merusak Demokrasi

Putusan tersebut menggugurkan tafsir yang dibuat oleh Mahkamah Agung (MA) sebelumnya bahwa batas usia itu dihitung sejak pasangan calon terpilih dilantik

Kemenag Tegaskan Tidak Ada Jual Beli Kuota Haji

Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief membantah isu adanya  jual beli kuota haji.

DPR dan Pemerintah Mufakat Bentuk Panja Revisi UU Pilkada

DPR  dan pemerintah sepakat membentuk panitia kerja yang beranggotakan 40 anggota dewan untuk menggodok revisi UU No 10/2016.

Masyarakat Sipil Akan Boikot Pilkada 2024 jika Putusan MK Dikebiri

Sejumlah pakar hukum tata negara dan administrasi negara meminta pembentuk undang-undang menghentikan pembahasan tersebut yang sudah dimulai tadi pagi, Rabu (21/8).

Kasus Perundungan Mahasiswa Undip jadi Perhatian DPR

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Alifudin berkoordinasi dengan legislator di komisinya untuk membantu mengatasi kasus perundungan yang menewaskan mahasiswa PPDS Undip. 

Dibahas Besok, DPR Respons Putusan MK dengan Revisi UU Pilkada

Putusan MK sifatnya final dan binding, semestinya revisi UU yang menyesuaikan dengan putusan MK.

Soroti Dugaan Penyalahgunaan Wewenang, Pansus Angket Haji DPR RI Mulai Penyelidikan

Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI resmi memulai penyelidikan intensif terkait dugaan penyalahgunaan kuota haji dan pembenahan sistem keuangan haji oleh pemerintah.

APBN 2025 Dibahas, DPR Tekankan Transparansi dan Prioritas untuk Kesejahteraan Rakyat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.  ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Pansus Haji Fokus Dalami Pelanggaran Kuota Tambahan

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 Nusron Wahid memastikan akan bekerja dan fokus pada substansi masalah dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan haji 2024.

DPR ke Pemerintahan Baru: Pertumbuhan Ekonomi harus Berkualitas

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintahan baru dapat memastikan pertumbuhan ekonomi berkualitas terealisasi dengan baik. 

DPR RI Dukung Eliminasi Tuberkulosis Berbasis Data

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI yang membidangi pengawasan sektor kesehatan Emanuel Melkiades Laka Lena  mendukung upaya eliminiasi tuberkulosis di Indonesia berbasis data dan sains.

Menjaga Sukma Pendidikan

Membangun Peradaban Baru

Bianglala Astacita

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia