Berita Terbaru Dpr Ri Hari Ini

RUU PIlkada Batal DIsahkan, Pengamat Ingatkan Masih Ada Celah Kecurangan

Perjuangan yang sudah dilakukan secara bersama oleh semua elemen masyarakat hari ini harus tetap dijalankan sampai akhirnya pilkada terlaksana.

Pengamat: RUU Pilkada Batal Disahkan Hasil Gerakan Massa

Batalnya pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada oleh DPR dinilai merupakan hasil dari gerakan massa yang turun ke jalan menyatakan penolakan.

Rupiah Ditutup Anjlok Imbas Demo RUU Pilkada

PADA perdagangan sore ini, Kamis (22/8), mata uang rupiah ditutup melemah 100,5 poin menjadi 15.600 per dolar Amerika Serikat (AS).

Dasco Bantah RUU Pilkada Untuk Kepentingan KIM

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membantah revisi UU Pilkada untuk kepentingan Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Aksi Solidaritas Berbagi Makanan di Tengah Demonstrasi 

DEMONSTRASI penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada berlangsung hari ini, Kamis, (22/8). Ribuan masa dari berbagai kalangan tumpah ruah memenuhi gedung DPR RI

Perluni Unika Respons DPR dan MK dalam UU Pilkada

Menanggapi perkembangan politik nasional yang sedang meningkat eskalasinya dalam beberapa hari belakangan itu, Perluni Unika Atma Jaya dari Kampus 1 Semanggi memberikan pernyataan.

KPU Takut Kena Sanksi Jika Langsung Terapkan Putusan MK

Afifuddin megatakan, surat permohonan konsultasi telah dikirim KPU ke DPR pada Rabu (21/8), sehari setelah MK membacakan putusan yang dinilai progresif bagi banyak kalangan.

Pintu Belakang Gedung DPR Jebol, Massa Aksi Minta Bertemu Dasco

Gerbang Pancasila Gedung DPR jebol didobrak oleh massa aksi yang menolak Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada, Kamis (22/8).

Aksi Tolak RUU Pilkada, Pagar DPR Tidak Mampu Menahan Massa

Sebagian pagar Gedung MPR/DPR/DPD yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, jebol pada Kamis (22/8) saat massa aksi yang menolak RUU Pilkada berusaha masuk komplek parlemen

Suara Keresahan Reza Rahadian Melihat Negara Dikuasai Pihak Tertentu 

Aktor Reza Rahadian ikut melakukan orasi didepan gedung DPR RI menuntut DPR membatalkan rencana revisi Undang-undang (UU) Pilkada

Soal Revisi UU Pilkada, PBNU Minta DPR Dengarkan Suara Demonstran

Dia memandang, langkah pendemo merupakan aspirasi rakyat, yang harus didengar oleh lembaga-lembaga politik seperti DPR.

Paripurna Berikutnya Harus Dijadwalkan Lewat Rapim dan Bamus

DPR tidak bisa bertindak di luar aturan khususnya tata tertib. Pernyataan ini sekaligus menjawab tentang kemungkinan deadlock hingga waktu pendaftaran calon di KPU pada 27 Agustus nanti.

Muhammadiyah Minta DPR Hentikan Revisi UU Pilkada

Melihat dinamika kemarahan publik,  sudah seharusnya DPR tidak berseberangan, berbeda, dan menyalahi putusan MK

Ratusan Mahasiswa Bandung Turun ke Jalan Kawal Putusan MK

Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Bandung, Jawa Barat, bersama dengan masyarakat, melakukan aksi demonstrasi di kantor DPRD Jawa Barat, Kamis (22/8) siang.

Guru Besar Universitas Indonesia: Indonesia dalam Bahaya Otoritarianisme

DGB UI meminta semua pihak mencermati beberapa hal. Pertama, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat bagi semua, termasuk semua lembaga negara.

Ketidakhadiran di Paripurna Bentuk 'Boikot' Anggota DPR

Sebagai anggota DPR Luqman memutuskan tidak hadir pada Rapat Paripurna DPR RI yang digelar hari ini dengan agenda pengambilan keputusan untuk mengesahkan RUU Pilkada.

Dewan Guru Besar Universitas Indonesia Sebut DPR Khianati Konstitusi

Dewan Guru Besar Universitas Indonesia menyebut DPR RI secara arogan dan vulgar mempertontonkan pengkhianatan mereka terhadap konstitusi.

PP Muhammadiyah Sebut DPR Seharusnya Jadi Teladan dan Mematuhi UU

DPR sebagai pilar legislatif hendaknya menghormati setinggi-tingginya lembaga yudikatif, termasuk Mahkamah Konstitusi

Penggunaan Belanja Lain-Lain Akan Dibahas Banggar DPR

Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan membahas perihal alokasi belanja lain-lain dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang diusulkan pemerintah.

20 September, Perjuangan Terakhir Legislasi RUU PPRT di Periode 2019-2024

Berhentinya proses legislasi di meja pimpinan DPR RI harus menjadi perhatian masyarakat sehingga mandeknya proses legislasi bisa membuka mata semua orang.

Dua Luka Gorontalo: Kemiskinan dan Kesenjangan

Membangun Nalar Digital di Tengah Keterbatasan

Memerdekakan Hak Anak

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia