Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa penyelenggaraan haji di tahun mendatang tidak boleh gagal hanya karena adanya transisi pemerintahan dari periode 2019–2024 ke 2024–2029.
"Prinsip kami, haji tidak boleh gagal hanya karena masalah transisi (pemerintahan)," kata Nasaruddin dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI mengenai evaluasi penyelenggaraan Haji 2024 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Sejalan dengan hal itu, kata dia melanjutkan, Kementerian Agama (Kemenag) pun meminta dukungan dan kerja sama dari Komisi VIII DPR RI dalam memastikan tidak ada gangguan dalam penyelenggaraan Haji 2025.
"Saya kira kita sepakat karena itu Kementerian Agama dengan segala risiko dan dengan dukungan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dari Komisi VIII insya Allah, diharapkan tahun ini tidak ada gangguan sedikit pun," ucap dia.
Diketahui pada masa pemerintahan yang baru atau di bawah pimpinan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dibentuk Badan Haji dan Umroh sebagai lembaga mandiri yang terpisah dari Kementerian Agama agar pemerintah dapat lebih fokus meningkatkan penyelenggaraan ibadah ke tanah euci yang aman dan nyaman. Pernyataan itu disampaikan Kepala Badan Haji dan Umroh Mochamad Irfan Yusuf.
"Harapan Bapak Presiden, pada tahun depan kita bisa benar-benar mandiri, badan penyelenggara haji mandiri. Banyak harapan yang disampaikan oleh Bapak Presiden untuk pelaksanaan ibadah haji," ujarnya.
Terdapat dua misi yang kini diusung Irfan bersama jajaran untuk memenuhi harapan Prabowo pada perbaikan layanan haji dan umroh, yakni memastikan seluruh jamaah berangkat dengan aman dan memberikan kenyamanan selama pelaksanaan ibadah di tanah duci.
Meskipun untuk tahun ini kolaborasi dengan Direktorat Haji dan Umroh Kemenag masih akan berlanjut, Irfan menargetkan badan itu bisa beroperasi secara mandiri mulai tahun depan.
Menjawab pertanyaan tentang penyelenggaraan haji secara mandiri, Irfan menyebutkan bahwa target untuk mandiri sepenuhnya masih ditetapkan pada tahun 2026. (Ant/H-2)
Persiapan haji di Indonesia tahun depan masih dinamis, baik itu terkait revisi UU Haji sampai Badan Penyelenggara Haji yang didorong menjadi Kementerian Haji.
Amphuri menyambut positif rencana perubahan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menjadi Kementerian Haji dan Umrah untuk memperbaiki tata kelola haji dan umrah
KETUA Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menegaskan bahwa Arab Saudi mengultimatum Indonesia untuk segera menentukan wilayah di Arafah untuk haji, jika tidak akan diberikan pada negara lain
Selain pengawasan kuota haji, Prof. Murniati juga menyoroti tentang langkah pemerintah terutama dalam penguatan tata kelola dana haji dan umrah.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menepis raker dihelat malam itu upaya kejar target pengesahan RUU akan dilakukan pada Rapat Paripurna terdekat.
Mengacu pada data Kementerian Agama, saat ini jumlah waiting list atau daftar tunggu jamaah haji Indonesia mencapai 5,2 juta jamaah.
Personel polisi menghalau pengunjuk rasa yang menggelar aksi menolak tunjangan anggota DPR yang dinilai berlebihan di depan Gedung DPR.
DIREKTORAT Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya melakukan rekayasa lalu lintas pada sejumlah titik imbas aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (28/8).
Personel gabungan TNI/Polri menjaga ketat pintu belakang gedung DPR, Jakarta Pusat, untuk mengantisipasi potensi kericuhan dalam aksi demo buruh pada hari ini, Kamis 28 Agustus 2025.
Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis (28/8).
Pertanyaan yang menyentak bukanlah apakah mungkin membubarkan lembaga DPR di alam demokrasi, melainkan mengapa anggota DPR minta tunjangan rumah Rp50 juta per bulan.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu menjadi pemilu nasional dan daerah menuai heboh yang belum berkesudahan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved