Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
DPR RI menunda rapat evaluasi pelaksanaan Haji 2024, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (23/8). Ditundanya rapat lantaran Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas tidak hadir.
Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi menyebut ditundanya rapat lantaran rapat harus dihadiri langsung oleh Yaqut dan tidak bisa diwakilkan kehadirannya.
Maka dari itu, Ashabul membeberkan laporan evaluasi Haji 2024 akan ditunda sampai dengan Jumat (27/9/2024).
Baca juga : Proyeksi Anggaran Dana Abadi Pesantren 2025 Capai Rp267 miliar
"Berdasarkan tata tertib dan undang-undang yang telah disampaikan anggota dan pimpinan maka rapat kerja evaluasi penyelenggaraan ibadah haji ini kita akan agendakan pada kesempatan berikutnya, dan kami menyampaikan kepada bapak bahwa sisa kesempatan yang tersedia itu hanya di tanggal 27 [September]," ungkap Ashabul dalam rapat komisi VIII, Senin (23/9).
Ashabul mengemukakan 27 September 2024 menjadi kesempatan terakhir untuk melaksanakan evaluasi haji karena pada 28-29 September merupakan hari libur.
Ia menegaskan pada 30 September mendatang juga sudah penutupan masa sidang.
Baca juga : Kemenag: Menag Tidak Mungkin Mangkir dari Panggilan Pansus Haji
"Tanggal 26 itu ada rapat paripurna kalau tidak salah, jadi ya memungkinkan untuk kita lanjutkan rapat evaluasi ini pada tanggal 27 September 2024," ujarnya.
Di sisi lain, Wakil Menteri Agama RI Saiful Rahmat Dasuki menuturkan alasan Menag Yaqut tidak bisa hadir dalam rapat kerja bersama DPR lantaran tengah melaksanakan tugas negara.
"Hari ini sedang ada di Prancis dalam menjalankan tugas mewakili presiden pd acara international meeting for peace di paris. Dan perjalanan tugas beliau ini akan berakhir di tgl 28 pak ketua," tandas Saiful. (H-2)
Garuda Indonesia menargetkan nilai transaksi hingga Rp520 miliar melalui penyelenggaraan Garuda Indonesia Umrah Travel Fair (GUTF) 2026
Tidak ada toleransi terhadap kelalaian dan ketidakdisiplinan, mengingat para peserta diklat nantinya akan menjadi ujung tombak pelayanan kepada jemaah haji di Arab Saudi.
Keberadaan petugas haji perempuan dinilai krusial untuk menghadirkan layanan terhadap kebutuhan spesifik jemaah perempuan, yang tidak selalu dapat dilakukan oleh petugas laki-laki.
sebanyak 170 ribu dari total 203.320 jemaah haji reguler 2026 masuk dalam kategori risiko tinggi (risti).
MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) didorong untuk mengeluarkan fatwa terkait tata cara dan sumber dana ibadah haji. Wacana itu disampaikan Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak.
Metode TFG digunakan untuk memvisualisasikan pergerakan ribuan jemaah dan petugas di titik-titik krusial di Tanah Suci, termasuk saat puncak pelaksanaan ibadah haji.
Menag juga mencontohkan perilaku ramah lingkungan dalam ibadah, seperti anjuran Nabi SAW untuk berhemat air saat berwudu.
Menag Nasaruddin Umar menegaskan salat tidak hanya memiliki nilai kesalehan spiritual, memiliki nilai kepedulian terhadap lingkungan sosial dan kelestarian alam menyambut isra mikraj
Menag Nasaruddin Umar menegaskan bahwa perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 menjadi momentum penting untuk meneguhkan solidaritas dan empati kebangsaan bagi korban bencana
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dipanggil sebagai saksi kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024.
Selain sumber dana ZIS tersebut, Islam juga memiliki instrumen lain seperti dana yang berasal dari sanksi atau denda untuk kemaslahatan umat.
Pleno Syuriyah ini menghasilkan keputusan penting, yaitu penunjukan Zulfa Mustofa sebagai Pejabat (Pj) Ketua Umum PBNU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved