Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
Museum Lokananta adalah perusahaan musik pertama dan satu-satunya milik negara yang memiliki banyak koleksi musik legendaris berformat piringan hitam maupun kaset pita.
Pada kesempatan itu, Luhut juga mengajak segenap Pimpinan dan Anggota Banggar DPR untuk turut serta uji coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung itu.
Dikatakannya, ada beberapa kendala-kendala yang menjadi penyebab keterlambatan penyelesaian Jalan Tol Cisumdawu, antara lain yakni mengenai pembebasan lahan.
KOMISI X DPR RI menyetujui usulan pagu indikatif Perpustakaan Nasional (Perpusnas) pada RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2024 sebesarRp721,1 miliar.
Putri menyayangkan para politisi perempuan di seluruh dunia masih harus menghadapi ancaman kekerasan seksual dan diskriminasi berdasarkan identitas jenis kelamin atau seksisme.
Kemenpora juga mengusulkan tambahan anggaran pada pagu anggaran (sementara) 2024.
Bank syariah adalah bisnis di bidang perbankan yang tugasnya adalah memberikan pelayanan yang terbaik dan mudah bagi masyarakat secara luas
Peningkatan Jumlah Pustakawan Perlu Bantuan dan Usulan dari Pemerintah Daerah
PERISET dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai ada potensi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi tak akan berkinerja optimal di tahun depan.
Pada tahun 2024 terdapat berbagai peristiwa penting sehingga memerlukan konsolidasi kementerian/lembaga menjalankan arah kebijakan Presiden Joko Widodo.
BADAN Anggaran (Banggar) DPR RI memastikan anggaran empat Kementerian Koordinator bakal ditambah untuk tahun 2024.
Anggota DPR RI FKB, Arzeti Bilbina menyatakan bahwa isu kesehatan di Indonesia sudah di tahap emergency.
Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta meminta penjelasan belanja operasional barang sebesar Rp119.031.860.000 yang tertuang dalam Pagu Indikatif DPD RI Tahun 2024.
"Karena apa? Karena kalau dia bintang tiga dia masih di bawah Kapolri. Seharusnya dia independen dan menjadi bintang empat."
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.membuka kembali larangan ekspor pasir laut yang sudah 20 tahun ditutup.
Sekarang ini dibutuhkan sekelompok anak muda yang memiliki loyalitas dan integritas tinggi untuk memajukan sektor pertanian Indonesia.
WAKIL Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman membeberkan ada perusahaan lembaga survei atau surveyor yang nakal dalam industri smelter nikel
Sebelumnya, pengaturan jaminan sosial nasional dalam RUU Kesehatan dalam draf pemerintah, penyelenggaraannya tidak lagi berada secara langsung di bawah Presiden
ANGGOTA Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai potensi jual beli jabatan aparatur sipil negara (ASN) masih akan terjadi, apabila pemerintah tidak membuat aturan yang jelas.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan persetujuannya terkait perubahan asumsi pertumbuhan ekonomi.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved