Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM Komisi I DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) ke Kodam II/Sriwijaya, Palembang, Sumatra Selatan, yang dipimpin oleh Anggota Komisi I DPR RI Letjen TNI (Purn) Lodewijk F Paulus. Dalam kesempatan itu, Tim Komisi I DPR RI diterima oleh Kasdam II/Sriwijaya, Brigjen TNI Ruslan Effendy yang mewakili Pangdam II/Sriwijaya, beserta seluruh prajurit di Kodam II/ Sriwijaya.
Lodewijk menjelaskan, maksud dan tujuan dari Kunspik ini adalah dalam rangka mendapatkan informasi sejauh apa kesiapan dari Kodam II/Sriwijaya untuk mendukung dan mengamankan Pemilu 2024. Dari sisi anggaran, ia menjelaskan, informasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan dukungan sudah cukup banyak, terutama untuk anggaran operasional, kemudian pengawasan terhadap Tempat Pemungutan Suara (TPS), hingga perlengkapan kebutuhan lain, khhususnya untuk alat Penindakan Huru-Hara (PHH).
“Faktanya ada 640 (alat PHH) tapi itu yang diterima dari 2002 lalu, artinya itu sudah lama dan tidak bisa dioperasionalkan secara utuh. Tadi kasdam menyarankan agar bagaimana tiap Korem punya satuan PHH setingkat Kompi, atau satu SKK. Kemudian ada satu SKK lagi sebagai cadangan di tingkat Kodam,” ujar Lodewijk di Palembang, Sumatra Selatan, Kamis (15/6).
Baca juga: Bawaslu Nilai UU Pemilu tak Didesain untuk Kampanye Pemilu 2024
Karena itu, Politisi Fraksi Partai Golkar ini menegaskan, persoalan anggaran ini akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan pihak Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kopgawilham) II/Sriwijaya untuk mengecek apakah dari Kodam yang berada di wilayah tersebut memiliki konsep yang sama.
“Serta kami akan cek bagaimana realisasi anggaran yang diajukan. Tentunya dari fungsi nggaran dari Anggota Komisi I DPR RI kita akan tindaklanjuti kepada Kemhan dan Panglima TNI tentunya bagaimana realisasi dari dukungan anggaran ini,” jelas Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini.
Diketahui, Kodam II/Sriwijaya meliputi Provinsi Bangka Belitung (Babel), Sumatra Selatan (Sumsel), Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Adapun total pengerahan personil Kodam II/Sriwijaya berjumlah 12.720 orang, dengan rincian 1.740 orang di Provinsi Jambi, 3.230 orang di Provinsi Sumsel, 1.035 orang di Provinsi Bengkulu, 770 orang di Provinsi Babel, 2.034 orang di Provinsi Lampung, 1.269 orang sebagai pasukan cadangan, dan 2.747 sebagai pasukan siap BP.
Baca juga: KPU: Pemilu 2024 Gunakan Sistem Proporsional Terbuka
Adapun hal-hal yang menonjol yang disampaikan dalam paparan adalah perbandingan jumlah TPS yang ada sebanyak 73.212 TPS, yang tidak sebanding dengan jumlah personil pengamanan sebanyak 12.720 orang. Sehingga, satu orang personil bisa meng-cover lebih dari satu TPS atau 1:6.
Hadir pula dalam kesempatan ini Anggota Komisi I DPR RI lainnya, yaitu Irmadi Lubis, Mukhlis Basri, dan Sturman Panjaitan dari Fraksi PDI-Perjuangan; Bobby Adhityo Rizaldi dari Fraksi Partai Golkar; Elnino Mohammad Husein Mohi dan Fadhlullah dari Fraksi Partai Gerindra; Darizal Basir dari Fraksi Partai Demokrat; hasbi Anshory dari Fraksi Partai NasDem, dan Jazuli Juwaini dari Fraksi PKS. (RO/S-3)
Pasal itu tidak mengatur soal kenaikan pangkat bagi perwira atau prajurit yang telah purna tugas.
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini juga mengapresiasi pelaksanaan pemilu yang berlangsung tenang dan damai.
Sebagai garda terdepan dalam penyebaran informasi, peran insan pers mampu menanggulangi pemberitaan palsu, hoaks, atau ujaran kebencian di tengah-tengah masyarakat.
Legislator PDI-Perjuangan ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga pemerintah, media massa, dan masyarakat dalam mengatasi penyebaran hoaks.
Di PBB Indonesia berulang kali ditunjuk baik itu di dewan keamanan ataupun HAM.
Meutya menyatakan bahwa mereka menyampaikan terima kasih kepada parlemen, komisi I DPR RI dan juga pemerintah yang telah secara konsisten mendorong kemerdekaan Palestina.
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved