Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
TIM Komisi I DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) ke Kodam II/Sriwijaya, Palembang, Sumatra Selatan, yang dipimpin oleh Anggota Komisi I DPR RI Letjen TNI (Purn) Lodewijk F Paulus. Dalam kesempatan itu, Tim Komisi I DPR RI diterima oleh Kasdam II/Sriwijaya, Brigjen TNI Ruslan Effendy yang mewakili Pangdam II/Sriwijaya, beserta seluruh prajurit di Kodam II/ Sriwijaya.
Lodewijk menjelaskan, maksud dan tujuan dari Kunspik ini adalah dalam rangka mendapatkan informasi sejauh apa kesiapan dari Kodam II/Sriwijaya untuk mendukung dan mengamankan Pemilu 2024. Dari sisi anggaran, ia menjelaskan, informasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan dukungan sudah cukup banyak, terutama untuk anggaran operasional, kemudian pengawasan terhadap Tempat Pemungutan Suara (TPS), hingga perlengkapan kebutuhan lain, khhususnya untuk alat Penindakan Huru-Hara (PHH).
“Faktanya ada 640 (alat PHH) tapi itu yang diterima dari 2002 lalu, artinya itu sudah lama dan tidak bisa dioperasionalkan secara utuh. Tadi kasdam menyarankan agar bagaimana tiap Korem punya satuan PHH setingkat Kompi, atau satu SKK. Kemudian ada satu SKK lagi sebagai cadangan di tingkat Kodam,” ujar Lodewijk di Palembang, Sumatra Selatan, Kamis (15/6).
Baca juga: Bawaslu Nilai UU Pemilu tak Didesain untuk Kampanye Pemilu 2024
Karena itu, Politisi Fraksi Partai Golkar ini menegaskan, persoalan anggaran ini akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan pihak Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kopgawilham) II/Sriwijaya untuk mengecek apakah dari Kodam yang berada di wilayah tersebut memiliki konsep yang sama.
“Serta kami akan cek bagaimana realisasi anggaran yang diajukan. Tentunya dari fungsi nggaran dari Anggota Komisi I DPR RI kita akan tindaklanjuti kepada Kemhan dan Panglima TNI tentunya bagaimana realisasi dari dukungan anggaran ini,” jelas Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini.
Diketahui, Kodam II/Sriwijaya meliputi Provinsi Bangka Belitung (Babel), Sumatra Selatan (Sumsel), Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Adapun total pengerahan personil Kodam II/Sriwijaya berjumlah 12.720 orang, dengan rincian 1.740 orang di Provinsi Jambi, 3.230 orang di Provinsi Sumsel, 1.035 orang di Provinsi Bengkulu, 770 orang di Provinsi Babel, 2.034 orang di Provinsi Lampung, 1.269 orang sebagai pasukan cadangan, dan 2.747 sebagai pasukan siap BP.
Baca juga: KPU: Pemilu 2024 Gunakan Sistem Proporsional Terbuka
Adapun hal-hal yang menonjol yang disampaikan dalam paparan adalah perbandingan jumlah TPS yang ada sebanyak 73.212 TPS, yang tidak sebanding dengan jumlah personil pengamanan sebanyak 12.720 orang. Sehingga, satu orang personil bisa meng-cover lebih dari satu TPS atau 1:6.
Hadir pula dalam kesempatan ini Anggota Komisi I DPR RI lainnya, yaitu Irmadi Lubis, Mukhlis Basri, dan Sturman Panjaitan dari Fraksi PDI-Perjuangan; Bobby Adhityo Rizaldi dari Fraksi Partai Golkar; Elnino Mohammad Husein Mohi dan Fadhlullah dari Fraksi Partai Gerindra; Darizal Basir dari Fraksi Partai Demokrat; hasbi Anshory dari Fraksi Partai NasDem, dan Jazuli Juwaini dari Fraksi PKS. (RO/S-3)
KOMISI I DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor, bahas pengelolaan barang milik daerah,
SIDAK Komisi I dan Komisi IV DPRD Kota Bogor, akhir pekan lalu, dewan mendapati fasilitas kantor Kelurahan Sempur dan Kelurahan Ciwaringin serta SDN Panaragan Kidul sudah tidak layak pakai.
Berdasarkan data terbaru diketahui terdapat 45 WNI di Palestina, di mana 10 WNI berada di Gaza dan lainnya di Tepi Barat.
Legislator PDI-Perjuangan ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga pemerintah, media massa, dan masyarakat dalam mengatasi penyebaran hoaks.
Pengelolaan satu data di Jawa Tengah telah tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Satu Data Jawa Tengah.
Pemerintah RI dan Prancis sebelumnya telah menandatangani Persetujuan Kerja sama Pertahanan di Paris, pada 28 Juni 2021 untuk memperkuat dan memperluas cakupan kerja sama pertahanan.
Dukungan untuk pasangan Amin ini dilakukan secara sukarela oleh para pengemudi angkutan kota.
Jumlah bilik dan kotak suara yang diterima sesuai dengan total tempat pemungutan suara (TPS) di Bandung Barat
Logistik Pemilu yang mulai didistribusikan saat ini baru dua jenis, yakni kotak dan bilik suara.
Pemilih disabilitas ini tersebar di seluruh kecamatan di Bandung Barat,
Ketua Umum Ika Unpad diminta menggelar forum diskusi atau panggung debat yang menghadirkan seluruh calon presiden dan calon wakil presiden
Bawaslu akan merekomendasikan ke KPUD pada saat membangun TPS di Kabupaten Bandung, salah satunya adalah penyediaan fasilitas alat bantu bagi penyandang disabilitas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved