Penjualan Semakin Bengkak, Penyaluran Elpiji 3 Kg akan Jebol dari Kuota

DIREKTUR Utama Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution mengungkapkan tren penjualan elpiji 3 kilogram (kg) atau public service obligation/PSO semakin meningkat. Diperkirakan hingga akhir tahun penyaluran elpiji subsidi akan melebihi kuota dari penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang sebesar 8 juta metrik ton (MT) di tahun ini.

Pada Mei 2023, penyaluran elpiji PSO meningkat 5% dibandingkan Mei 2022 dan lebih besar 8,4% dibanding dengan kuota Januari-Mei 2023. Tercatat penyaluran elpiji 3 kg sudah menembus 3,32 MT hingga Mei 2023 atau setara 41,6% dari kuota yang ditetapkan.

"Prognosa kami di akhir 2023 akan over 2,7%. Artinya prognosa kami itu bukan 8 juta MT, tapi realisasinya akan bergeser ke 8,2 juta MT elpiji 3 kg," jelas Alfian dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, di Jakarta, Rabu (14/6).

Baca juga: 2024, Kuota Elpiji 3 Kg Diusulkan 8,3 Juta Metrik Ton

Alfian menjelaskan realisasi penyerapan subsidi untuk penyaluran gas tabung melon sudah mencapai Rp34 triliun hingga Mei 2023. Untuk anggaran yang disiapkan penyaluran elpiji subsidi sampai Desember 2023 mencapai Rp117 triliun. Pertamina pun memproyeksikan prognosa penyerapan penyaluran anggaran elpiji 3 kg sebesar Rp85,45 triliun.

"Jadi masih ada kelebihan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) di 2023. Dengan kelebihan DIPA 32,4 triliun ini bisa mengkompensasi yang over kuota 2,7% tersebut," terangnya.

Baca juga: Perhatian! Pemerintah Resmi Batasi Penjualan Elpiji 3 Kg Mulai Januari 2024

Berdasarkan kuota saat ini, seluruh regional marketing elpiji PSO Pertamina diperkirakan mengalami over kuota di akhir tahun dengan total102,9% dari kuota APBN 8 juta MT. Regional itu seperti Sumatra bagian utara (Sumbagut), Sumatra bagian selatan (Sumbagsel), Jawa bagian barat (JBB), Jawa bagian timur (JBT), Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus), Kalimantan, dan Sulawesi. 

Alfian menuturkan penyaluran elpiji PSO di 2024 akan naik 2% dibandingkan 2023 menjadi 8,38 juta MT.

Sementara itu, penjualan elpiji non PSO alias bukan subsidi mengalami penurunan akibat disparitas harga yang tinggi. Dalam setahun terakhir, Alfian menerangkan penjualan LPG non PSO terus menerus turun. Di 2019, penyaluran LPG non PSO sebesar 660 ribu MT, kemudian di 2020 sebesar 620 ribu MT, lalu sebanyak 600 ribu MT di 2021 dan 2022 sebesar 460 ribu MT. Dalam setahun terakhir penjualan barang ini turun 21%.

"Realisasi year to date sampai Mei 2023, penyaluran elpiji non PSO rumah tangga hanya 150 ribu MT. Ini akibat disparitas harga tinggi," kata Alfian.

Disparitas Harga

Dari paparan Alfian terlihat, disparitas harga jual elpiji subsidi dan non subsidi rumah tangga di agen mencapai Rp13.500/kilogram, yakni harga gas tabung melon dipatok hanya Rp4.250 per kg, sedangkan harga elpiji nonsubsidi tembus Rp17.750 per kg.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto berpandangan pemicu tingginya disparitas penjualan elpiji subsidi dengan nonsubsidi disebabkan dua hal. Pertama, karena kemampuan daya beli masyarakat dan banyaknya praktik pengoplos tabung gas elpiji 3 kg. Oknum yang tidak bertanggung jawab dikatakan menjual gas nonsubsidi ukuran 12 kg yang sudah dioplos dengan harga lebih mahal.

"Soal pengoplosan ini, pernah terjadi di daerah saya dan bekingannya aparat juga," kata legislator dari daerah pemilihan (dapil) Dapil Banten III.

Dengan praktik pengoplosan itu, masyarakat jadi enggan membeli elpiji nonsubsidi dan beralih membeli elpiji 3 kg. Ia pun meminta Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM dan Pertamina untuk mengawasi secara ketat dalam penyaluran elpiji 3 kg ke masyarakat.

"Jadi memang tugas Ditjen Migas ini berat karena harus berhadapan juga di lapangan dengan kondisi seperti itu (penyelewengan penyaluran elpiji). Kami mengimbau agar pengawasan ini bisa lebih ditingkatkan," pungkas Mulyanto. (Ins/Z-7)