Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemerintah bakal memberlakukan pembatasan pembelian gas elpiji 3 kilogram (kg) di tahun 2024 mendatang. Hanya masyarakat terdaftar dan berhak menerima sesuai ketentuan yang mendapatkan gas subsidi tersebut.
Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman menyampaikan sejak 1 Maret 2023, pihaknya dan PT Pertamina (Persero) telah melakukan pendataan konsumen pengguna elpiji 3 kg sebagai bagian dari Program Pendistribusian Elpiji 3 Kg Tepat Sasaran. Sosialisasi program ini tengah digencarkan ke berbagai penyalur (agen) dan sub penyalur (pangkalan) di berbagai wilayah.
"Tahun ini hanya dilakukan pencocokan data konsumen pengguna elpiji 3 kg. Selanjutnya, mulai 1 Januari 2024, hanya konsumen yang telah terdata saja yang boleh membeli elpiji 3 kg," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (11/5).
Baca juga: Pertamina Harus Mutakhirkan Data Masyarakat Penerima Elpiji Subsidi
Laode menjelaskan pemerintah telah menetapkan elpiji 3 kg sebagai barang penting yang hanya diperuntukkan bagi rumah tangga untuk memasak, usaha mikro untuk memasak, nelayan sasaran dan petani sasaran. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM No 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran.
"Pemerintah mengharapkan dukungan semua pihak dalam pelaksanaan transformasi pendistribusian isi ulang elpiji 3 kg yang tepat sasaran," terangnya.
Baca juga: Pertamina: 170 Juta NIK Terima Subsidi Elpiji 3 Kg
Adapun alasan pemerintah membatasi pembelian gas elpiji 3 kg karena mengambil porsi terbesar dalam subsidi jika dibandingkan dengan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. Sesuai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun anggaran 2023, subsidi elpiji mencapai Rp117,85 triliun.
Menjelang penerapan aturan tersebut, pemerintah melakukan sosialisasi yang dilakukan Kementerian ESDM dan Pertamina diikuti lebih dari 2.800 agen dan pangkalan di 77 kabupaten/kota di Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan dan Sulawesi. Pencocokan data dilakukan lewat nomor induk kependudukan (NIK) konsumen dengan database Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Bertahap
Dihubungi terpisah, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menegaskan belum ada pembatasan pembelian gas tabung melon di tahun ini.
Di beberapa wilayah seperti di Tangerang, Batam, Mataram, dan Semarang tengah dilakukan uji coba Program Pendistribusian Elpiji 3 Kg Tepat Sasaran. Masyarakat diminta membawa fotokopi KTP atau kartu keluarga (KK). Data pembeli akan diinput dalam sistem Pertamina.
"Masih belum ada pembatasan pembelian. Saat ini masih dalam proses pencocokan dan pendataan pembeli dengan data P3KE," ungkapnya.
Pertamina sebagai badan usaha yang menerima penugasan penyediaan dan pendistribusian elpiji 3 kg berharap kuota gas elpiji subsidi sebanyak delapan juta metrik ton dapat disalurkan secara optimal. Uji coba pembatasan pembelian gas elpiji subsidi masih terus dilakukan Pertamina.
"Wilayah pelaksanaan uji coba akan diperluas dan dilakukan secara bertahap," pungkasnya.
(Z-9)
Masyarakat diimbau untuk membeli elpiji 3kg di pangkalan resmi Pertamina agar bisa mendapatkan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemda masing-masing wilayah.
KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut pembelian LGP 3 kg atau gas melon belum akan dibatasi jumlahnya meski harus menggunakan KTP.
PEMBELI LPG 3 kilogram (kg) wajib menunjukkan KTP mulai 1 Juni 2024. Hal itu disampaikan oleh PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga.
Hanya masyarakat kecil dan pelaku UMKM yang dibolehkan menggunakan elpiji bersubdi.
Urgensi penggunaan KTP dan/atau KK dalam pembelian gas melon adalah sebagai identifikasi yakni untuk mengetahui apakah pembeli memang orang yang tepat atau tidak.
Saat ini penyaluran elpiji 3 kg bersifat terbuka, yang mana masyarakat yang telah mendaftarkan diri di pangkalan resmi Pertamina
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyesuaikan postur anggaran Transfer ke Daerah (TKD) seringkali dicap sebagai keputusan pragmatis belaka.
Pemprov DKI hanya menyesuaikan penganggaran untuk pelaksanaan program selama 10 bulan pertama tahun anggaran.
Pemprov DKI perlu memperhatikan penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan bahasa asing di sekolah-sekolah negeri maupun swasta.
tarif Transjakarta sebenarnya mencapai sekitar Rp13 ribu per penumpang, namun masyarakat hanya membayar Rp3.500 berkat subsidi besar dari pemerintah daerah.
ASUMSI makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang optimistis berisiko kembali mengulang deviasi antara target dan realisasi alias meleset.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved