Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
DPR menetapkan usulan kuota liquefied petroleum gas atau elpiji tabung 3 kilogram (kg) mencapai 8,3 juta metrik ton dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Usulan kuota ini lebih tinggi dari target yang dipatok Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif sebesar 7,8-7,9 juta metrik ton.
"Rata-rata anggota minta 8,3 juta metrik ton. Bagaimana kalau kita setuju di kisaran 8,2-8,3 juta metrik ton, dapat disetujui?" tanya Wakil Ketua Komisi VII DPR Maman Abdurrahman yang serentak dijawab setuju oleh anggota komisi itu dalam rapat kerja dengan Menteri ESDM di Jakarta, Senin (5/6).
Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi VII DPR Nasril Bahar menyinggung usulan penambahan kuota elpiji 3 kg penting untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat. "Apalagi perlu dipertimbangkan di tahun politik, supaya ini tidak menjadi isu. Jadi diberi kelonggaran dengan batas di angka 8,3 juta metrik ton," ucapnya.
Baca juga: BUMN Sudah Ajukan Impor 12 Gerbong Kereta Bekas ke Luhut
Menteri ESDM menjelaskan ke depan ada transformasi penggunaan subsidi elpiji 3 kg, yakni dengan data terpadu untuk menentukan kelompok penerima manfaat yakni kelompok rumah tangga, usaha mikro, petani, dan nelayan. Pembelian gas elpiji melon nanti konsumen sudah terdaftar di database Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
"Kami terus melakukan pendaftaran sampai akhir 2023. Pada 2024 sudah bisa diterapkan," pungkasnya. (Z-2)
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Transformasi industri pertambangan menjadi isu krusial dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tarif listrik PT PLN, pada triwulan III atau periode Juli-September Tahun 2025 tidak naik.
Dua perusahaan memperoleh izin dari pemerintah pusat dan tiga perusahaan lainnya memperoleh izin dari pemerintah daerah atau bupati Raja Ampat.
Dirjen Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno juga turut meninjau langsung aktivitas tambang nikel di Pulau Gag, Raja Ampat dan menyebut tidak ada masalah.
Kerja sama ini mencakup sejumlah inisiatif strategis, di antaranya pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang transisi energi berkelanjutan
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan tambang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved