Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) II Kartika Wirjoatmodjo atau akrab disapa Tiko mengungkapkan, pihaknya telah mengajukan rencana impor 12 rangkaian (trainset) kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Pengadaan KRL tersebut untuk menggantikan 10 rangkaian kereta yang pensiun di tahun ini. Tiko menyampaikan pemerintah menyiapkan tiga opsi pengadaan KRL untuk penumpang Jabodetabek hingga 2025.
"Pertama, di 2023 akan impor KRL bekas 12 trainset. Kami sudah ajukan ke Menko Marves," kata Tiko di Kompleks Senayan, Senin (5/6).
Baca juga : Luhut Lebih Setuju Produksi Kereta Dalam Negeri Daripada Impor KRL Bekas Jepang
Opsi berikutnya, di tahun depan, pemerintah akan melakukan modernisasi atau penambahan teknologi atau fitur baru pada sistem lama KRL untuk melayani penumpang kereta.
Kemudian, opsi terakhir ialah menunggu produksi kereta baru dari PT Industri Kereta Api (Inka) dengan jumlah 16 trainset di 2025.
Baca juga : Penumpang KRL Meningkat, Pengamat: Impor Kereta Tak Bisa Dihindari
Menteri BUMN Erick Thohir pun mengajukan tambahan modal dalam Penyertaan Modal Negara (PMN) 2024 sebesar Rp3 triliun untuk Inka ke Komisi VI DPR RI. Usulan dana tersebut untuk menggenjot produksi kereta di pabrik Inka yang berada di Banyuwangi, Jawa Timur, yang memiliki luas area 83,5 hektare (ha).
"Di 2025, diharapkan Inka sudah produksi penuh. Jadi PMN itu akan digunakan untuk barang modal yang akan digunakan sebagai produksi kereta listrik di 2025 di fasilitas Banyuwangi," jelas Tiko.
Sebelumnya, Menko Marves Luhut Pandjaitan menyampaikan pihaknya akan melakukan rapat dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait pengajuan impor KRL bekas dari Kementerian BUMN
"Kita tunggu saja hasil audit dari BPKP. Nanti malam mereka brief saya. Nanti kita akan rapat, kemudian kita umumkan," kata Luhut di Jakarta, Selasa (30/5).
Hasil reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dirilis pada, Senin 27 Maret 2023, tidak merekomendasikan pengadaan impor KRL bekas yang diajukan KCI. Namun, Kementerian BUMN bersikeras untuk mendatangkan belasan gerbong KRL bekas dari Jepang di tahun ini.
Kementerian BUMN Telah meminta KCI untuk mereviu ulang perihal data jumlah penumpang KRL pasca pandemi covid-19 dan membuat proyeksi pertumbuhan penumpang dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini penting untuk mengetahui pasti jumlah gerbong kereta yang dibutuhkan. (Z-5)
Pembelian tiga trainset kereta rel listrik (KRL) baru dari Cina tidak ada kaitannya dengan rencana pemerintah pusat untuk meneruskan kereta cepat hingga ke Surabaya.
CRRC Sifang Co menawarkan harga lebih murah. KCI kemudian menandatangani kontrak pengadaan tiga trainset baru dengan CRRC Sifang Co dengan nilai Rp783 miliar
MENTERI BUMN Erick Thohir mengatakan saat ini pemerintah tengah menggodok skema permodalan dalam peremajaan kereta rel listrik (KRL) untuk membeli kereta baru dari Jepang.
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan ;ebih menyetujui penggunaan KRL buatan dalam negeri daripada impor KRL bekas Jepang
PENGAMAT transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mengungkapkan impor kereta untuk memenuhi kebutuhan layanan KRL Jabodetabek tak bisa dihindari.
Pemerintah bersiap melakukan intervensi strategis di sektor tekstil nasional menyusul kolapsnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu pemain terbesar industri tekstil.
CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) di sektor tekstil.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Kritik Prabowo itu khususnya ditujukan pada direksi dan komisaris perusahaan pelat merah yang mencatatkan kerugian namun tetap meminta tantiem atau bonus.
Fokus utama kajian dari Anisha adalah penegasan posisi BUMN sebagai entitas hukum terpisah (separate legal entity) yang tetap mengemban mandat konstitusional demi kemakmuran rakyat.
PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan kritik keras kepada jajaran direksi badan usaha milik negara (BUMN) lantaran terlalu lama menerapkan praktik pengelolaan yang merugikan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved