Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
WAKIL Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) II Kartika Wirjoatmodjo atau akrab disapa Tiko mengungkapkan, pihaknya telah mengajukan rencana impor 12 rangkaian (trainset) kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Pengadaan KRL tersebut untuk menggantikan 10 rangkaian kereta yang pensiun di tahun ini. Tiko menyampaikan pemerintah menyiapkan tiga opsi pengadaan KRL untuk penumpang Jabodetabek hingga 2025.
"Pertama, di 2023 akan impor KRL bekas 12 trainset. Kami sudah ajukan ke Menko Marves," kata Tiko di Kompleks Senayan, Senin (5/6).
Baca juga : Luhut Lebih Setuju Produksi Kereta Dalam Negeri Daripada Impor KRL Bekas Jepang
Opsi berikutnya, di tahun depan, pemerintah akan melakukan modernisasi atau penambahan teknologi atau fitur baru pada sistem lama KRL untuk melayani penumpang kereta.
Kemudian, opsi terakhir ialah menunggu produksi kereta baru dari PT Industri Kereta Api (Inka) dengan jumlah 16 trainset di 2025.
Baca juga : Penumpang KRL Meningkat, Pengamat: Impor Kereta Tak Bisa Dihindari
Menteri BUMN Erick Thohir pun mengajukan tambahan modal dalam Penyertaan Modal Negara (PMN) 2024 sebesar Rp3 triliun untuk Inka ke Komisi VI DPR RI. Usulan dana tersebut untuk menggenjot produksi kereta di pabrik Inka yang berada di Banyuwangi, Jawa Timur, yang memiliki luas area 83,5 hektare (ha).
"Di 2025, diharapkan Inka sudah produksi penuh. Jadi PMN itu akan digunakan untuk barang modal yang akan digunakan sebagai produksi kereta listrik di 2025 di fasilitas Banyuwangi," jelas Tiko.
Sebelumnya, Menko Marves Luhut Pandjaitan menyampaikan pihaknya akan melakukan rapat dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait pengajuan impor KRL bekas dari Kementerian BUMN
"Kita tunggu saja hasil audit dari BPKP. Nanti malam mereka brief saya. Nanti kita akan rapat, kemudian kita umumkan," kata Luhut di Jakarta, Selasa (30/5).
Hasil reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dirilis pada, Senin 27 Maret 2023, tidak merekomendasikan pengadaan impor KRL bekas yang diajukan KCI. Namun, Kementerian BUMN bersikeras untuk mendatangkan belasan gerbong KRL bekas dari Jepang di tahun ini.
Kementerian BUMN Telah meminta KCI untuk mereviu ulang perihal data jumlah penumpang KRL pasca pandemi covid-19 dan membuat proyeksi pertumbuhan penumpang dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini penting untuk mengetahui pasti jumlah gerbong kereta yang dibutuhkan. (Z-5)
Pembelian tiga trainset kereta rel listrik (KRL) baru dari Cina tidak ada kaitannya dengan rencana pemerintah pusat untuk meneruskan kereta cepat hingga ke Surabaya.
CRRC Sifang Co menawarkan harga lebih murah. KCI kemudian menandatangani kontrak pengadaan tiga trainset baru dengan CRRC Sifang Co dengan nilai Rp783 miliar
MENTERI BUMN Erick Thohir mengatakan saat ini pemerintah tengah menggodok skema permodalan dalam peremajaan kereta rel listrik (KRL) untuk membeli kereta baru dari Jepang.
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan ;ebih menyetujui penggunaan KRL buatan dalam negeri daripada impor KRL bekas Jepang
PENGAMAT transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mengungkapkan impor kereta untuk memenuhi kebutuhan layanan KRL Jabodetabek tak bisa dihindari.
PT Berdikari, akan menyuplai produk-produk pangan, khususnya daging sapi dan kerbau lewat jaringan Koperasi Desa Merah Putih.
KETUA Komisi II DPR RI Fraksi Partai NasDem Rifqinizamy Karsayuda mendukung usulan Kementerian BUMN dan Kementerian Kehutanan berkantor di IKN
Demi mengakselerasi pembangunan ekonomi melalui Koperasi Desa Merah Putih, BUMN-BUMN turut serta memberi sokongan.
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Di satu sisi, wamen adalah pembantu meteri yang seharusnya bekerja menjalankan roda pemerintahan. Di sisi lainnya, komisaris BUMN bertugas mengawasi kebijakan direksi BUMN.
Sistem pembayaran nasional menjadi fondasi krusial bagi kedaulatan dan integritas ekonomi Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved