PENGAMAT transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mengungkapkan impor kereta untuk memenuhi kebutuhan layanan KRL Jabodetabek tak bisa dihindari. Hal ini mengingat kenaikan penumpang KRL Jabodetabek terjadi secara pelan namun pasti seiring dengan aktifnya kembali perekonomian masyarakat.
Untuk itu, menurut dia, impor rangkaian kereta bekas dari Jepang tak bisa dihindari. Sebab, jika harus menunggu hingga rangkaian kereta baru dari PT INKA dikirim pada 2025, kepadatan penumpang KRL akan semakin membludak saat jam-jam sibuk. Pemerintah dan PT KCI pun akan dihujani protes keras dari para pengguna kereta yang biasa disebut anker atau anak kereta.
"Itu tidak bisa dihindari ya. Tapi memang perlu dilakukan di masa transisi ini. Lalu nanti saat kereta baru datang dari situlah mulai untuk berhenti pada ketergantungan impor kereta bekas," kata Djoko saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (26/4).
Baca juga: Erick Thohir Buka Opsi Impor Darurat KRL
Djoko lebih lanjut menjelaskan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesungguhnya pun sudah melihat langsung kepadatan luar biasa yang terjadi di stasiun-stasiun dan kereta saat jam-jam sibuk. Ia juga meminta BPKP mempertimbangkan kebutuhan impor ini darurat dilakukan karena adanya hambatan keuangan yang dihadapi KCI dan Kementerian Perhubungan saat pandemi covid-19.
"Jika kita merunut ke belakang, perencanaan membeli KRL baru ini sedikit terganggu karena pandemi. Jadi memang baru bisa dilakukan pada tahun lalu dan sembari menunggu, KCI bisa melakukan impor," terangnya.
Baca juga: Usai Lebaran, Penumpang KRL Diprediksi Tembus 1 Juta
Di sisi lain, ia juga mengingatkan pada pemerintah pusat dan DPR RI untuk tak lupa menambah alokasi anggaran subsidi operasional KRL Jabodetabek saat kereta baru datang. Anggaran subsidi harus ditambah mengingat harga kereta baru dari PT INKA jauh lebih mahal dibandingkan harga kereta bekas yang diimpor dari Jepang.
"Untuk kereta bekas per kereta Rp1,6 miliar atau Rp19,2 miliar per rangkaian berisi 12 kereta. Kalau kereta baru Rp271 miliar per rangkaian. Harganya cukup mahal jadi anggaran PSO harus ditambah," ujar dia.
Dalam kesempatan terpisah, VC Corporate Communications PT KCI Anne Purba mengungkapkan, pihaknya masih mengkaji hasil audit dari BPKP yang menyebut impor KRL bekas dari Jepang tak perlu dilakukan. Anne pun belum bisa berkomentar lebih banyak mengenai hal tersebut.
"Ya masih kami kaji. Kami terima kasih kepada BPKP atas audit yang dilakukan," ujar Anne dalam konferensi pers di Stasiun Jakarta Kota, Selasa (25/4).
(Z-9)
