Erick Thohir Buka Opsi Impor Darurat KRL

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membuka opsi pengadaan impor darurat kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang selama itu tidak memberatkan keuangan negara.

"Terbuka (impor KRL) selama konteks harganya baik. Namun, kalau pembelian hanya membebani, dalam arti penambahan kapasitas dengan harga yang mahal, kita juga harus berpikir ulang," ujar Erick di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Selasa (18/4).

Sebelumnya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak memberikan rekomendasi pengadaan impor KRL bekas yang diajukan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI). Alasannya, estimasi biaya yang disodorkan KCI dianggap tidak akurat karena berdasarkan harga pengadaan KRL bekas di 2018 ditambah 15% dari inflasi selama tiga tahun terakhir.

Baca juga: Impor KRL Ditolak, Kemenhub Minta KCI Optimalkan Kereta yang Ada

BPKP menyebut ada potensi pembengkakan estimasi biaya impor KRL bekas dari Jepang berdasarkan survei harga sekarang dan biaya penanganan kargo pengiriman kereta bekas dari Jepang ke Indonesia.

"Kemarin kan sudah ada audit dari BPKP. Ini sedang dipelajari. Tentu, kalau itu kemahalan, opsinya tidak," ucap Erick.

Baca juga: Kajian BPKP soal Okupansi KRL Dinilai Tidak Valid

Menteri BUMN menambahkan pengadaan KRL amat dibutuhkan melayani penumpang Jabodetabek yang diperkirakan terus meningkat. Sementara itu, ada 10 rangkaian kereta (trainset) yang pensiun di tahun ini.

Dari data PT KCI, realisasi penumpang tertinggi sebelum pandemi menyentuh 336,3 juta orang penumpang pada 2019. Jumlah penumpang diproyeksikan terus meningkat hingga 523,6 juta orang di 2040.

"Peningkatan di kereta ini cukup tinggi. Solusinya apa sekarang, apakah impor atau buat sendiri? Nah ini yang lagi dihitung kembali," pungkas Erick.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT KAI (Persero) Didiek Hartantyo mengatakan sampai saat ini pihaknya bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian BUMN, dan KCI masih membahas tindak lanjut reviu BPKP soal pengadaan KRL.

"Masih dibahas. Nanti setelah lebaran (diputuskan soal pengadaan KRL)," tandas Didiek. (Z-11)