Impor KRL Ditolak, Kemenhub Minta KCI Optimalkan Kereta yang Ada

DIREKTUR Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Risal Wasal meminta PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mengoptimalkan sarana kereta rel listrik (KRL) yang ada untuk melayani penumpang Jabodetabek.

Hal ini merespons keputusan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang tidak merekomendasikan pengadaan impor KRL bekas Jepang yang diajukan KCI.

"Kami minta penggunaan kereta api yang ada dioptimalkan," kata Risal kepada mediaindonesia.com, Sabtu (8/4).

Baca juga: Soal Kontraktor Tunggak Pembayaran, KCIC : Mungkin Pekerjaan Belum Selesai

Risal mendorong KCI untuk melakukan pengaturan jumlah kereta dalam satu rangkaian atau stamformasi dengan menambah frekuensi armada kereta tiap harinya.

Pengaturan ini penting dilakukan untuk mengurai kepadatan penumpang KRL, utamanya di jam-jam sibuk (peak hour).

Baca juga: Mudik Lebaran, KAI Berikan Diskon Tiket hingga 20%

Dari hasil peninjauan atau reviu BPKP disebutkan jumlah KRL yang beroperasi sekarang ada 1.114 unit. Dari unit yang ada, menurut kajian BPKP, armada yang ada masih cukup mengangkut penumpang KRL.

Secara keseluruhan, rata-rata tingkat okupansi KRL sebesar 62,75% di tahun ini. Di 2024, tingkat keterisian kereta diperkirakan naik menjadi 79% dan di 2025 sebesar 83%. Artinya, tingkat okupansi KRL yang dikaji BPKP belum full 100%.

Risal kemudian menambahkan agar KCI juga mulai melakukan perencanaan retrofit atau modernisasi teknologi dan fitur pada KRL yang lama. Sembari menunggu kedatangan kereta baru dari PT Industri Kereta Api (Inka) yang beroperasi pada 2025.

"Nantinya juga perlu retrofit dan pengadaan kereta baru. Memang retrofit lebih mahal ketimbang impor KRL bekas. Nanti akan dibahas KCI untuk angkanya (biaya retrofit)," pungkasnya.

Dihubungi terpisah, Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menyatakan pihaknya akan mendiskusikan lebih lanjut dengan lintas kementerian/lembaga terkait hasil reviu BPKP yang tidak merestui impor KRL bekas dari Jepang.

"Kementerian Perhubungan mendukung usulan Komisi V DPR RI untuk menindaklanjuti temuan BPKP tersebut," ucap Adita.

Di satu sisi, Adita memahami bahwa ada kebutuhan mendesak untuk melakukan peremajaan sarana KRL yang sudah akan memasuki masa pensiun, sehingga ada keinginan PT KCI melakukan pembelian sarana kereta bukan baru. KCI membutuhkan 29 rangkaian kereta (trainset) hingga tahun depan untuk mengganti kereta yang sudah uzur. (Z-3)