Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang menilai kajian yang dikeluarkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak valid dan tidak akurat. Pasalnya kajian itu mengatakan tingkat okupansi kereta rel listrik (KRL) yang dikatakan belum full 100%.
Atas pertimbangan itu, BPKP beralasan tidak ada kebutuhan mendesak bagi PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) untuk mengimpor KRL bekas. Padahal, kata Deddy, di Stasiun Manggarai, Rawa Buntu, Bekasi, dan Bogor terjadi penumpukan penumpang lebih dari 100% di jam-jam sibuk (peak hour) yakni pada pukul 06.00-08.00 WIB dan pukul 17.30-19.30 WIB.
"Kajian BPKP ini tidak valid. Hanya analisis data saja, bukan faktual di lapangan. Kalau peak hour itu bisa mencapai 300% okupansinya, saling menumpuk seperti pepes," ujar Deddy kepada wartawan, Sabtu (8/4).
Baca juga: Impor KRL Ditolak, Kemenhub Minta KCI Optimalkan Kereta yang Ada
Dari hasil kajian BPKP disebutkan jumlah KRL yang beroperasi sekarang sebanyak 1.114 unit. Dari jumlah itu, menurut BPKP, armada yang ada masih cukup mengangkut penumpang KRL.
Secara keseluruhan, rata-rata tingkat okupansi KRL belum full 100% atau sebesar 62,75% di tahun ini. Di 2024, tingkat keterisian kereta diperkirakan naik menjadi 79% dan di 2025 sebesar 83%, berdasarkan perhitungan BPKP.
Baca juga: Soal Kontraktor Tunggak Pembayaran, KCIC : Mungkin Pekerjaan Belum Selesai
Menurut Direktur Eksekutif Instran, BPKP jangan menutup mata dengan fakta yang ada bahwa hampir tiap harinya terjadi penumpukan penumpang di stasiun-stasiun Jabodetabek.
Deddy juga menegaskan penambahan armada kereta amat dibutuhkan saat ini karena sudah ada pengurangan gerbong KRL, seperti di lintas Jakarta Kota-Bogor yang kurang dari 12 gerbong.
"Silakan BPKP kunjungi stasiun untuk melihat langsung bagaimana penumpang berdesak-desakan. Banyak armada KRL yang rusak dan perlu diganti," ucapnya.
Deddy pun mendesak kepada pemerintah agar segera dicarikan solusi terbaik dan cepat untuk mengatasi lonjakan penumpang kereta.
Dari data PT KCI, realisasi penumpang tertinggi sebelum pandemi menyentuh angka 336,3 juta orang penumpang pada 2019. Jumlah penumpang diproyeksikan akan terus meningkat hingga 523,6 juta orang di 2040. (Z-3)
Menjawab pertanyaan jaksa, Ahok yang merupakan Komisaris utama Pertamina periode 2019-2024 mengaku belum bergabung dengan Pertamina.
BPKP memang melakukan reviu atas aksi korporasi ASDP pada 2021 setelah diminta oleh perusahaan pelat merah tersebut.
Saksi itu adalah Direktur MBK Natalia Ghozali. Budi enggan memerinci informasi yang diulik auditor BPKP kepada Natalia.
TERSANGKA kasus impor gula Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, menagih salinan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menjadi dasar dari proses hukum
WAKIL Kepala BPKP Agustina Arumsari dan suaminya memberikan pecahan uang kuno kepada Presiden Prabowo Subianto. Momen tersebut terjadi stelah pelantikan Arumsari
PAKAR hukum pidana Universitas Mataram, Ufran Trisa menilai kerugian ekologis dan kerugian negara sebesar Rp300 triliun dalam dalam kasus timah perlu dibuktikan lebih jauh.
Seluruh transaksi dilakukan secara non-tunai menggunakan kartu uang elektronik
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Ia menekankan kesiapan armada menjadi kunci agar layanan berjalan efektif sejak awal operasional.
PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta resmi menambah opsi pembelian tiket melalui aplikasi GoPay.
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
, pembukaan rute-rute baru tersebut menjadi langkah lanjutan untuk mengoptimalkan konektivitas transportasi publik yang saat ini telah mencapai 92%.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved