KCI Bantah Beli KRL dari Cina Karena Tekanan Pinjaman KCIC

VP Corporate Communications PT KCI Anne Purba menegaskan pembelian tiga trainset kereta rel listrik (KRL) baru dari Cina tidak ada kaitannya dengan rencana pemerintah pusat untuk meneruskan kereta cepat hingga ke Surabaya.

Sebelumnya, dirumorkan, KCI lebih memilih impor KRL baru dari Cina daripada Jepang karena adanya ancaman penghentian program pinjaman pemerintah Cina kepada Indonesia untuk membangun kereta cepat hingga ke Surabaya. Sebelumnya, KCI selalu melalui impor KRL bukan baru dari Jepang.

"Tidak ada hubungannya," tegas Anne dalam konferensi pers di Stasiun Juanda, Jakarta Pusat, Selasa (6/2).

Baca juga : Antusiasme Tinggi, 95% Tiket Uji Coba Tahap 1 KA Cepat Habis

Ia menegaskan, setiap pengadaan KRL baru maupun kesepakatan meremajakan kereta atau retrofit dilakukan langsung antarperusahaan yakni KCI dengan perusahaan Cina maupun INKA.

PT KAI, sambungnya hanya melakukan pengawasan bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan tender berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.

"Kami diawasi oleh PT KAI, induk kami dan BPKP," jelasnya.

Baca juga : Kereta Cepat Jakarta-Bandung Melaju 220 Km per Jam saat Uji Coba

BPKP telah melakukan kajian terhadap kebutuhan kereta baru untuk KCI dengan mempertimbangkan prediksi lonjakan jumlah penumpang KRL Jabodetabek. Sebagaimana diketahui, Kementerian Perhubungan menargetkan KCI dapat mengangkut 2 juta penumpang pada 2026.

KCI pun membutuhkan 27 trainset baru serta 19 trainset KRL lama diremajakan untuk peningkatan kapasitas dan menggantikan kereta yang sudah harus pensiun mulai tahun ini. Total dana yang dibutuhkan diperkirakan mencapai hampir Rp9 triliun.

Dana tersebut diperoleh dari Penyertaan Modal Negara (PMN), pinjaman KCI kepada bank, dan pinjaman KCI kepada PT (KAI).

Baca juga : Erick Thohir Tunggu Kajian PT KCI dan Inka Soal Impor Kereta Bekas

"Kami berterima kasih kepada pemerintah pusat dan KAI. Jadi kami sudah tidak diperbolehkan mengimpor KRL bukan baru akan tetapi pemerintah pun mendukung melalui penganggaran," ujarnya. (Z-8)