Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
LAPORAN dugaan pelecehan seksual verbal oleh AAFS terhadap anggota DPR, SS, sangat bermuatan politis. Ini karena kejadian tersebut terjadi lebih dari satu lalu.
Pengamat politik Jerry Massie menyampaikan itu. "Jelas ini bermuatan politis. Kenapa baru melaporkan Pak SS sekarang?" tegas Jerry Massie dalam keterangan tertulis, Kamis (15/6).
Apalagi, dikatakan Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) itu, laporan kepolisian dibuat sekarang yang notabene tahun politik. "Kalau tidak ada pesanan, kenapa laporan yuridisnya dibuat sekarang? Tidak pada waktu peristiwa itu terjadi," katanya. "Saya berharap polisi arif dan bijaksana melihat kasus ini."
Baca juga: Rugikan Negara Rp27,6 M Duit Korupsi Tukin Dipakai Bisnis Umroh sampai Investasi Emas
Ia meyakini kejadian pelaporan serupa tidak hanya terjadi pertama kali. Sebut saja, beberapa waktu lalu, laporan dugaan pelecehan seksual juga menimpa DB, politikus di Komisi X DPR. "Kasusnya mirip-mirip. Kejadian sudah kapan tahu, laporannya baru dibuat sekarang," ungkapnya.
Menurut dia, pada kasus SS, ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan, terutama lawan politik di daerah pilihan (Dapil) yang sama. "Ini masuk kategori black campaign. Banyak lawan politik yang diuntungkan, terutama di dapil yang sama," jelasnya. "Ya saya bicara politik, dengan laporan ini jelas menjatuhkan nama baik SS, baik secara partai politik atau di dapilnya."
Baca juga: Kejagung Telusuri Hubungan Tersangka Yusrizki dengan Happy Hapsoro Terkait Kasus BTS
Sebelumnya, anggota DPR SS dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan pelecehan seksual verbal seorang wanita berinisial AAFS. Atas laporan tersebut SS angkat bicara. Ia mengatakan, dugaan pelecehan seksual secara verbal yang dimaksud itu berkaitan dengan percakapannya dengan AAFS di WhatsApp sekitar satu tahun lalu. "Satu tahun lebih yang lalu. Kalau tidak salah kurang lebih di Maret 2022. Waktu itu dalam suasana bercanda," katanya. (Z-2)
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved