Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
LAPORAN dugaan pelecehan seksual verbal oleh AAFS terhadap anggota DPR, SS, sangat bermuatan politis. Ini karena kejadian tersebut terjadi lebih dari satu lalu.
Pengamat politik Jerry Massie menyampaikan itu. "Jelas ini bermuatan politis. Kenapa baru melaporkan Pak SS sekarang?" tegas Jerry Massie dalam keterangan tertulis, Kamis (15/6).
Apalagi, dikatakan Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) itu, laporan kepolisian dibuat sekarang yang notabene tahun politik. "Kalau tidak ada pesanan, kenapa laporan yuridisnya dibuat sekarang? Tidak pada waktu peristiwa itu terjadi," katanya. "Saya berharap polisi arif dan bijaksana melihat kasus ini."
Baca juga: Rugikan Negara Rp27,6 M Duit Korupsi Tukin Dipakai Bisnis Umroh sampai Investasi Emas
Ia meyakini kejadian pelaporan serupa tidak hanya terjadi pertama kali. Sebut saja, beberapa waktu lalu, laporan dugaan pelecehan seksual juga menimpa DB, politikus di Komisi X DPR. "Kasusnya mirip-mirip. Kejadian sudah kapan tahu, laporannya baru dibuat sekarang," ungkapnya.
Menurut dia, pada kasus SS, ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan, terutama lawan politik di daerah pilihan (Dapil) yang sama. "Ini masuk kategori black campaign. Banyak lawan politik yang diuntungkan, terutama di dapil yang sama," jelasnya. "Ya saya bicara politik, dengan laporan ini jelas menjatuhkan nama baik SS, baik secara partai politik atau di dapilnya."
Baca juga: Kejagung Telusuri Hubungan Tersangka Yusrizki dengan Happy Hapsoro Terkait Kasus BTS
Sebelumnya, anggota DPR SS dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan pelecehan seksual verbal seorang wanita berinisial AAFS. Atas laporan tersebut SS angkat bicara. Ia mengatakan, dugaan pelecehan seksual secara verbal yang dimaksud itu berkaitan dengan percakapannya dengan AAFS di WhatsApp sekitar satu tahun lalu. "Satu tahun lebih yang lalu. Kalau tidak salah kurang lebih di Maret 2022. Waktu itu dalam suasana bercanda," katanya. (Z-2)
Hambatan utama pengesahan RUU ini selama ini adalah kekhawatiran akan tumpang tindih dengan undang-undang sektoral lainnya.
Komisi Pencari Fakta (KPF) Masyarakat Sipil menyerahkan laporan lengkap hasil investigasi kerusuhan Agustus 2025 ke enam lembaga negara
anggota dpr Nyoman Parta, berharap masyarakat Bali mulai menjauhkan diri dari praktik rasisme yang kerap diarahkan kepada warga pendatang.
Sufmi Dasco Ahmad mendesak percepatan izin Bea Cukai untuk bantuan diaspora Aceh di Malaysia yang tertahan di Port Klang agar segera disalurkan ke korban bencana Sumatra.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Firman Soebagyo kritik impor garam Australia dan nilai pemerintah lemah lindungi petani lokal. Komisi IV DPR desak bangun industri garam nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved