DPR Minta 80 Kursi Bisnis Buat Naik Haji, KPK Sebut Serobot Antrean Melanggar Aturan

KABAR DPR meminta PT Garuda Indonesia menyiapkan 80 kursi kelas bisnis untuk legislator pergi menunaikan ibadah haji di Tanah Suci menarik perhatian banyak pihak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan menyerobot antrean jamaah merupakan pelanggaran.

"Daftar antrean keberangkatan haji yang lama bisa membuat kesempatan seperti ini (permintaan kursi untuk berangkat haji) disalahgunakan dengan cara-cara yang melanggar ketentuan dan prosedur," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis (15/6).

Ali juga menjelaskan permintaan itu bisa masuk dalam kategori gratifikasi. Apalagi, jika dibarengi dengan kepentingan pihak tertentu.

"KPK terus mengingatkan pentingnya melakukan mitigasi korupsi sejak dini, salah satunya pengendalian gratifikasi pada momentum ibadah haji ini," ucap Ali.

PT Garuda Indonesia dan DPR diminta menelaah kepentingan permintaan kuris bisnis tersebut. KPK tidak mau ibadah haji wakil rakyat berakhir dengan pidana karena ada konflik kepentingan di dalamnya.

"KPK mengimbau kepada pihak-pihak terkait untuk memastikan kembali agar permintaan tersebut tidak ada unsur konflik kepentingan ataupun gratifikasi fasilitas khusus bagi para pejabat publik ataupun penyelenggara negara," ucap Ali.

Ali menjelaskan konflik kepentingan dalam permintaan itu berbahaya karena bisa memengaruhi pengambilan keputusan para anggota DPR. Masyarakat bakal menjadi pihak yang dirugikan. (Z-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Thalatie Yani