Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KOMISI X DPR RI menyetujui pergeseran anggaran senilai Rp1,37 triliun dalam anggaran Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Tahun Anggaran 2023.
Pengalihan anggaran tersebut akan digunakan oleh Kemendikbudristek untuk membiayai Program PAUD dan Wajib Belajar 12 tahun (PIP jenjang SD).
Demikian pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti saat mengakhiri Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6).
Baca juga: Banggar DPR: Perlu Rekonstruksi Anggaran Pendidikan Agar Tepat Sasaran
Pengalihan anggaran tersebut diketahui memperoleh persetujuan sembilan fraksi usai mempertimbangkan masukan dan catatan.
"Dengan selesainya 9 fraksi menyatakan persetujuan dengan beberapa masukan dan catatan yang menjadi bagian dari keputusan kita, maka pergeseran anggaran yang dimohonkan oleh Menteri kepada Komisi X DPR, apakah dapat disetujui?" ucap Agustina.
Rapat pun diiringi oleh sorak setuju dari para anggota Komisi X DPR serta ketok palu persetujuan dari pimpinan sidang.
Nadiem Apresiasi Keputusan DPR
Menanggapi pengalihan itu, Mendikbudristek Nadiem Makarim mengungkap apresiasi atas keputusan tersebut. Dirinya berharap, dengan dialihkannya anggaran, akan memberikan dampak positif untuk generasi muda bangsa.
Baca juga: DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Ide Marketplace Guru
"Saya ingin mengapresiasi sebesar-besarnya pada para anggota Komisi X DPR untuk persetujuan pergeseran anggaran ini. Semoga peningkatan PIP bisa dinikmati oleh masyarakat yang sangat membutuhkan," tandasnya.
Sebagai informasi, Komisi X DPR RI menyetujui pergeseran anggaran pada APBN TA 2023 sejumlah Rp1,37 triliun yang disampaikan oleh Kemendikbudristek melalui surat No.10049/MPK.A/PR.07.01/2023 tanggal 27 Maret 2023.
Pengalihan anggaran untuk Program PAUD dan PIP jenjang SD tersebut diambil dari anggaran Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek, Ditjen GTK, Ditjen Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi dan Ditjen Pendidikan Vokasi.
Baca juga: Tidak Ada Lagi Konsep Sekolah Unggulan, Kemendikbud-Ristek Imbau Orangtua Daftarkan Anaknya Berdasarkan Zonasi
Walaupun begitu, Komisi X DPR memahami bahwa sasaran program dan kegiatan tidak berubah pada empat unit utama tersebut karena pembiayaanya menggunakan dana kolaborasi dengan LPDP.
Selanjutnya, usai persetujuan, Komisi X DPR menegaskan Kemendikbudristek untuk segera menyampaikan program dan kegiatan secara rinci dengan melampirkan DIPA TA 2023 sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama. (RO/S-4)
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Unjaya menyelenggarakan kegiatan Penguatan Kelembagaan Melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal Perguruan Tinggi.
PENDIDIKAN dipercaya sebagai cara paling baik untuk memupuk dan mengembangkan pengetahuan demi kehidupan yang lebih baik.
PADA tahun ini, tercatat total 34 individu dan lembaga menerima penghargaan dari Institut Teknologi Bandung (ITB).
Perlu penguatan kualitas guru dengan mekanisme yang transparan, sehingga mudah diakses.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong ketersediaan sistem pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat.
Beasiswa Unggulan 2025 adalah program bantuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved