Putu Rudana: Jokowi Harus Bahas Isu Investasi Jika Berkunjung ke Papua Nugini

KETUA Delegasi GKSB DPR RI yang juga Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana bersama sejumlah anggota delegasi melakukan kunjungan bilateral ke Papua Nugini. Dalam kunjungannya itu, Putu Rudana diterima langsung oleh Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape dan Penjabat Ketua Parlemen Papua Nugini, Koni Iguan.

Baca juga: Kerja Sama Bilateral yang Baik Tingkatkan Pelindungan bagi Pekerja Migran

Menurut dia, James sempat menitipkan pesan untuk Indonesia bahwa hubungan kedua negara ini sudah terjalin sejak lama. “Ada beberapa pesan Perdana Menteri atau Ketua Parlemen, sebagai negara G20 dan negara tetangga terdekat dengan Indonesia, mereka berharap banyak adanya peningkatan kerja sama dari sektor ekonomi, sosial budaya, pendidikan, perguruan tinggi, dan investasi,” kata Putu lewat keterangan yang diterima, Kamis (15/6).

Baca juga: Parlemen RI-Papua Nugini Perkuat Kerja Sama Perdagangan dan Investasi

Papua  Nugini, sambung Putu, berharap agar Indonesia tidak hanya fokus pada border atau masalah perbatasan saja,  tetapi juga hubungan kerja sama di berbagai sektor.  “Jadi, mereka menyadari bahwa mereka negara yang masih terus belajar. Mereka sangat berharap agar adanya kerja sama dengan kita dari berbagai sektor seperti peningkatan ekonomi, peningkatan investasi, peningkatan kerja sama people to people, pariwisata, direct flight dan lainnya,” jelasnya

Putu menambahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diagendakan akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Papua Nugini harus menjadikan sebagai momentum kunjungan yang komprehensif. Jokowi dikabarkan akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Papua Nugini pada 6-7 Juli 2023.

“Jangan menjadikan sebagai kunjungan biasa. Jadikan kunjungan ini sebagai momentum untuk menunjukkan komitmen Indonesia yang betul-betul ingin mendukung, membantu dan membina hubungan yang lebih maksimal dengan Papua Nugini, baik bidang perdagangan, people to people, investasi, capacity building dan bidang-bidang lainnya,” ucapnya.

Jadi, kata Putu, Jokowi harus mengajak lebih banyak Menteri Kabinet Indonesia Maju ke Papua Nugini. Menurut dia, Indonesia harus menunjukkan perusahaan BUMN hadir di Papua Nugini sehingga dalam pertemuan tidak selalu membahas hanya membahas persoalan perbatasan wilayah. “Sekarang yang hadir Malaysia, Korea dan negara lainnya, perusahaan kita dari Indonesia belum hadir disana. Harusnya BUMN kita hadir dong disitu. Kita negara tetangga, kita berbatasan langsung dengan PNG Masa bicaranya perbatasan terus, seharus lebih jauh, harus memberi manfaat kepada mereka dan kedua negara,' tandasnya. (H-3)