Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MAJELIS Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan Deklarasi New York mengenai Penyelesaian Damai Isu Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara.
Dari 142 negara yang memberikan dukungan, hanya 10 negara menolak dan 12 negara memilih abstain.
Papua Nugini termasuk dalam daftar penolak bersama Amerika Serikat, Israel, Hungaria, Argentina, Paraguay, Nauru, Mikronesia, Palau dan Tonga. Sementara negara yang abstain antara lain Albania, Kamerun, Ekuador, Kongo, Ethiopia, Fiji, Guatemala, Moldova, Makedonia Utara, Samoa, Sudan Selatan dan Republik Ceko.
Deklarasi ini merupakan inisiatif Prancis dan Arab Saudi. Isinya mencakup peta jalan untuk perdamaian di Palestina, termasuk gencatan senjata permanen di Gaza, pembebasan sandera, penarikan penuh pasukan Israel, hingga pembentukan Misi Stabilisasi PBB.
Misi tersebut diharapkan mampu melindungi warga sipil, memperkuat aparat keamanan Palestina, serta menjamin keamanan bagi kedua pihak.
Lantas, mengapa Papua Nugini menolak deklarasi tersebut? Menurut pakar politik dan keamanan internasional dari Universitas Murdoch Australia Ian Wilson, negara-negara Kepulauan Pasifik seperti Papua Nugini lebih condong mendukung Israel dibanding Palestina.
"Negara Kepulauan Pasifik seperti Papua Nugini tidak mendukung Palestina, dan sebaliknya sangat mendukung Israel, karena mereka melihat orang-orang Yahudi sebagai manusia yang dipilih Tuhan," kata Ian.
Ia menambahkan bahwa pandangan tersebut umumnya mengakar di kalangan pengikut aliran Kristen Evangelis, yang menganggap Israel sebagai tanah suci. (CNN/Fer/I-1)
Menlu Sugiono menegaskan Solusi Dua Negara tetap menjadi tujuan akhir dalam upaya perdamaian Palestina, dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI (PPTM) 2026, Rabu (14/1).
Kabinet keamanan Israel menyetujui pengakuan 19 permukiman baru di Tepi Barat. Langkah ini memicu kecaman internasional dan dinilai mengancam solusi dua negara.
Israel kembali menyetujui pembangunan 764 unit rumah baru di jantung Tepi Barat, wilayah Palestina. Sejak kabinet Benjamin Netanyahu kembali berkuasa, laju pemukiman ilegal melonjak drastis.
PM Spanyol tegaskan dukungan solusi dua negara dan desak pertanggungjawaban atas kehancuran Gaza.
Indonesia mengecam keras RUU kedaulatan Israel di Tepi Barat yang dinilai sebagai langkah aneksasi ilegal.
Pemerintah RI melalui Kementerian Luar Negeri menyambut kesepakatan gencatan senjata Hamas-Israel. RI mendorong segera dibukanya akses kemanusiaan secara luas ke Gaza.
Pobee menyampaikan kembali keprihatinan mendalam Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres atas laporan penggunaan kekuatan berlebihan di Iran.
KEDUTAAN Besar Republik Islam Iran di Jakarta, Rabu (14/1), menyampaikan klarifikasi terkait perkembangan unjuk rasa dan kerusuhan yang terjadi dalam demonstrasi Iran.
PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak pemerintah Iran segera menghentikan seluruh bentuk kekerasan dan tindakan represif terhadap para pengunjuk rasa.
Pakar PBB mengecam pelanggaran HAM berat di Iran, termasuk penggunaan kekuatan mematikan dan ancaman hukuman mati bagi demonstran. Simak laporan lengkapnya.
Presiden Prancis Emmanuel Macron kecam kebijakan Trump tarik AS dari 66 organisasi internasional & isu Greenland. Peringatkan krisis kepemimpinan global.
Tiongkok kecam kebijakan Trump tarik AS dari 66 organisasi internasional sebagai 'Hukum Rimba' dan tegaskan tetap setia pada PBB.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved