Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar mengungkapkan permintaan pihaknya kepada Garuda Indonesia agar menyediakan 80 kursi business class untuk tim pengawas haji DPR ke Tanah Suci Mekkah
Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan dengan naik pasawat Garuda, tim pengawas haji DPR tidak gratis melaikan dibayar penuh oleh Sekertariat DPR RI.
Dijelaskan Indra, dalam menjalankan tugas pengawasan haji, DPR RI membentuk dua tim pengawasan yakni tim pengawasan persiapan haji dan tim pengawasan pelaksanaan haji.
Baca juga: DPR Minta 80 Kursi Bisnis Buat Naik Haji, KPK Sebut Serobot Antrean Melanggar Aturan
Tujuannya untuk mengakomodir tim yang terdiri dari anggota DPR beserta tim pendukung dari sekretariat jenderal DPR RI itu, maka dibutuhkanlah 80 kursi business class.
"Karena sampai tiga hari lalu, kami belum mendapat gambaran yang pasti dari biro tavel kami, maka saya teleponlah Dirut Garuda," jelas Indar.
Minta Tolong Sediakan Kursi Bussines Class dan Tidak Gratis
"Untuk meminta tolong agar bisa disediakan kebutuhan itu dan tentunya dibayar bukan gratis, karena ini untuk kepentingan tugas negara dalam rangka pengawasan DPR yang anggarannya sudah disediakan,” ujar Indra Iskandar kepada wartawan, Kamis (15/6/2023) di Jakarta.
Pernyataan itu disampaikannya, sebagai klarifikasi atas sejumlah pemberitaan yang terkesan menuding DPR meminta ‘jatah’ kursi untuk berangkat ke tanah suci, dalam rangka menunaikan ibadah haji.
Baca juga: Maskapai Telat Terbangkan Jemaah Haji ke Tanah Suci
“Jadi jangan salah paham, karena ini bukan konteksanya minta-minta untuk kepentingan pribadi. Tetapi kami memesan tiket untuk pemberangkatan tim pengawas haji dari DPR,” tegasnya.
Disisi lain Indra mengakatan, dalam hal penyediaan fasilitas penerbangan untuk tim pengawas haji DPR maskapai Garuda Indonesia menjadi pilihan utama, dibandingkan maskapai asing.
Dengan alasan maksapai Garuda adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang mana ketika pihaknya menggunakan fasilitas tersebut, tentunya juga akan memberi pemasukan bagi negara.
“Kalau kami sih semuanya pengennya Garuda. Semangat nya kan merah putih. Dibanding kalau kta menggunakan maskapai asing, uangnya nanti buat negara lain dong,” tandasnya.
Baca juga: Ketua Kloter Harus Aktif Cek Pemenuhan Layanan Jemaah
Sebelumnya, Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan DPR meminta disiapkan sebanyak 80 kursi business class untuk anggota DPR berangkat haji ke Tanah Suci.
Irfan mengatakan, permintaan tersebut disampaikan oleh Sekjen DPR Indra Iskandar.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6).
Belum Pastikan Ketersediaan Kursi Pesawat
"Tadi, kemarin kami dihubungi Sekjen DPR untuk memastikan ada sekitar tambahan 80 anggota DPR untuk bisa berangkat haji," ujar Irfan.
Baca juga: Ketua Kloter Harus Aktif Cek Pemenuhan Layanan Jemaah
Akan tetapi, Irfan mengatakan Garuda belum bisa memastikan tambahan pesawat untuk kepentingan DPR itu. Sebab, perlu izin dari General Authority for Civil Aviation (GACA) Arab Saudi.
Sementara itu, kata Indra, DPR akan mencari alternatif maskapai asing apabila Garuda tidak bisa menyiapkan 80 kursi. Namun, DPR tetap ingin agar Garuda Indonesia yang menjadi pilihan utama.
"Alternatifnya ya kita harus dari penerbangan asing. Kalau Garuda nya enggak ada seatnya mau gimana? Naik perahu?" imbuhnya. (RO/S-4)
Kenaikan gaji seharusnya dilihat sebagai pelaksanaan tugas negara dalam memenuhi hak keuangan para hakim dan tidak perlu dikaitkan dengan tujuan lain.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Penelitian terbaru ungkap dampak pengawasan terhadap otak manusia, mulai dari perubahan perilaku hingga gangguan kognitif bawah sadar.
Yanto membeberkan bahwa MA merupakan lembaga yang paling banyak memiliki pengawas. Ada Badan Pengawas MA RI, hingga Komisi Yudisial (KY) yang mengawasi gerak-gerik MA.
Puadi menuturkan bahwa sebagian besar pelaksanaan PSU telah berjalan lancar meskipun masih ditemukan beberapa catatan dan evaluasi di beberapa wilayah.
Pencegahan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah serta aparat keamanan, khususnya kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.
WACANApenyelenggaraan haji jalur laut tengah mengemuka. Wacana haji jalur laut disebut sebagai hal yang bukan tidak mungkin untuk dilaksanakan. Namun, membutuhkan persiapan matang,
ANGGOTA Pansus Haji 2024, Luluk Nur Hamidah mengatakan rencana pelaksanaan haji jalur laut merupakan hal yang kompleks dan harus dipertimbangkan dengan sangat matang.
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya rencana agar penyelenggaraan haji dan umrah ke depan berada di bawah Badan Penyelenggara (BP) Haji.
FASE pemulangan jemaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang II dari daerah kerja (Daker) Madinah berakhir. Hal ini ditandai keberangkatan jemaah kelompok 28 Debarkasi Kertajati.
KETUA Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj menyampaikan apresiasi atas komitmen dan keseriusan Presiden Prabowo untuk mewujudkan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin mengungkapkan sejumlah catatan dan persoalan dari Tim Pengawas (Timwas) DPD terkait penyelenggaraan ibadah haji 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved