Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
Suara publik yang mendesak penggunaan hak angket kecurangan Pemilu 2024 mesti dihargai dan diperhatikan.
Kemenkeu tidak akan segan memberikan insentif bagi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. DPR mengimbau agar pemerintah membangun infrastruktur terlebih dulu.
Pemerintah perlu menyelidiki dan mengusut ke mana perginya beras impor, dan siapa yang mengendalikan distribusinya mulai dari proses impor hingga penyalurannya di daerah.
Upaya mewujudkan SMK yang mampu menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing harus terus didorong dalam rangka menjawab berbagai tantangan di masa depan.
Pada kesempatan kunjungan ini Komisi VIII ingin mengetahui perkembangan dari pendaftaran hingga proses persiapan penyelenggara ibadah haji.
Dede Yusuf juga menyampaikan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa lulusan SMK sebagai salah satu penyumbang pengangguran di DIY, tidak sepenuhnya keliru.
Legislator yang akrab disapa KD ini bilang, masyarakat juga berhak tahu apakah nilai nutrisi dari makanan tersebut sudah mencukupi kebutuhan anak-anak.
Mardani mengakui syarat ambang batas itu membuat banyak suara sah yang terbuang. Hal itu yang menjadi pertimbangan MK dalam putusannya.
Gobel mengingatkan pentingnya Indonesia menguasai teknologi pengolahan air minum.
Meskipun di masa depan ada rencana program makan gratis, KD mengatakan, masyarakat juga berhak tahu apakah nilai nutrisi dari makanan tersebut sudah mencukupi kebutuhan anak-anak.
Ace mengatakan Kementerian Agama (Kemenag) memang seharusnya melayani semua agama.
Pasal itu tidak mengatur soal kenaikan pangkat bagi perwira atau prajurit yang telah purna tugas.
DPR perlu memeriksa ulang kebijakan penggunaan cadangan beras pemerintah untuk bantuan sosial.
Penetapan tersangka terhadap Budi Said, jadi bukti bahwa keadilan masih ada di negeri ini.
Isu hak angket untuk merespons pemilu curang awalnya datang dari capres PDIP, Ganjar Pranowo. Ide itu menurut Syahganda adalah ide brilian.
Partai politik di DPR diminta segera menggulirkan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 tanpa menunggu sikap PDIP.
Salah satu pelanggaran yang terjadi, seperti kasus perundungan atau tumbuhnya bibit-bibit geng di sekolah.
Politisi Fraksi Partai NasDem ini menyebut bahwa isu perundungan menjadi isu yang mengkhawatirkan sejak lama, khususnya perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah.
Dalam mencegah anak menjadi pelaku perundungan, selain pendidikan moral dan kedisiplinan, diperlukan juga pendidikan agama.
wacana pemanfaatan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pusat layanan keagamaan, termasuk menjadi tempat pernikahan bagi seluruh umat beragama, harus didukung regulasi yang jelas.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved